Kamis, 24 Agustus 2017

Tunggakan Raskin Jadi Temuan BPK

SERANG, (KB) .- Tunggakan raskin (beras untuk rakyat miskin) senilai Rp 74.204.000 dari dua kecamatan di Kota Serang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Bulog Sub Divre Serang. Pihak Bulog mengaku sudah berkali-kali melayangkan surat teguran melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang agar tunggakan segera diselesaikan, namun, hingga kini belum juga ada pelunasan tunggakan.

Kepala Seksi Pelayanan Publik Bulog Sub Divre Serang Khairullah mengatakan, Kota Serang masih memiliki piutang Raskin sebesar Rp 74.204.000, itu ada di Kecamatan Kasemen sebesar Rp 61.700.000 dan Kecamatan Curug 12.504.000. “Sekarang di Kota Serang sudah tidak ada program raskinnya, tapi tunggakannya masih ada. Sudah dua tahun belum dilunasi. Tunggakan ini juga jadi temuan BPK di Bulog, dan kalau masih belum dilunasi juga tahun ini, bakal jadi temua BPK lagi dipemeriksaan berikutnya, meskipun jelas permasalahannya karena jumlah terhutangnya juga jelas,” katanya. Ahad (18/6/2017).

Khairullah mengungkapkan, tunggakan di Kecamatan Kasemen ada di empat kelurahan yaitu Kelurahan Bendung Rp 7.120.000, Kelurahan Terumbu 14. 256.000, Kelurahan Kilasah Rp 29.716.000, dan Kelurahan Kasunyatan Rp 10.608.000. Sementara di Kecamatan Curug dari Kelurahan Tinggar Rp 1.856.000. dan Kelurahan Panca Laksana Rp 10.648.000.  “Kami sudah laporan ke kecamatan dan walikota terkait hal ini. Teguran juga sudah ada 10 kali, dari Dinsos juga sudah negur berapa kali. Kami juga sudah datangi saat difasilitasi kecamatan, waktu pihak keluarahan bilangnya mau selesaikan, tapi sudah lama dan sampai sekarang belum juga,” ujarnya.

Camat Kasemen Subagyo mengatakan, pihaknya juga sudah berkali-kali menegur kelurahan , bahkan kecamatan minta kelurahan lainnya untuk patungan membantu membayar utang tersebut. “Kalau dibilang bosen mah sudah bosen menegur, sudah sering ngomong kelurahnya tapi, iya iya saja, malah sampai saya mminta lurah-lurah lain membantu berpartisipasi untuk pelunasan, eh gak dibayarkan juga. Tapi bagaimanapun kami akan upayakan dengan maksimal untuk menagih, karena kami punya kewajiban untuk mengiatkan bahwa mereka punya hutang yang harus diselesaikan,” tuturnya.

Menurut Subagyo, terkait raskin dari dulu Kasemen memang seperti itu. Bahkan kecamatan dulu nalangin bayar utang selama tiga tahun. Hutang dari 2013 dan lunas 2015. “Itu dibayar dari dana BOP kecamatan, jadi BOP gak diambil karena buat bayar utang raskin, lunas 2015, eh sekarang ada lagi. Sementara sekarang kan tidak ada BOP nya, dan utang itu harus dilunasi oleh kelurahan. Saya juga tidak tahu permaslahannya dimana, kalau kata lurahnya ada RT yang belum bayar, tapi kata RT-nya sudah ke lurah, jadi persoalannya simpang siur. Tapi intinya persoalan di pengelolanya,” ujarnya.

Sementara, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinsos Kota Serang Agus M Arif mengatakan, pihaknya akan kembali membuat surat edaran dan teguran ke kelurahan. “Dari Dinsos ini teguran ke empat. Kalau membandel juga saya akan lapor dulu ke kadis bagaimana tindaklanjutnya. Jadi keputusan akhir dari teguran ini kita minta langkah dari pak kadis seperti apa,” kata Agus.
Ia mengatakan, Dinsos juga sudah berkali-kali mengingatkan dan upaya yang bisa dilakukan Dinsos hanya dengan teguran. “Kami harap mereka segera menyelesaikan,” tuturnya. (H-40)***


Sekilas Info

Tak Beri Bantuan Hukum, Pemprov Segera Tunjuk Plt Direktur RSU Banten

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dipastikan akan segera menunjuk pelakasana tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *