Kamis, 24 Agustus 2017

Terkait Truk Pasir, Pemkab Dinilai tak Tegas Bertindak

LEBAK, (KB).- Operasi gabungan yang dilakukan pemerintah daerah melalui dinas terkait, selama ini terhadap truk yang mengangkut pasir dalam keadaan basah dan melebihi kapasitas dengan memberikan sanksi tilang dinilai tidak memberikan efek jera. Hal itu nampak dari tetap beroperasinya truk raksasa mengangkut pasir basah pascaoperasi gabungan yang dilakukan beberapa hari lalu.

”Aneh, padahal kan petugas gabungan dari Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polres dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) beberapa hari lalu baru saja melakukan razia. Tetapi, sesudah itu masih ada saja sopir truk nakal mengangkut pasir basah melebihi kapasitas,” kata warga Lebak, Ahmad Sanusi, Jumat (16/6/2017).

Menanggapi hal itu, aktivis lingkungan Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (Ampel), Ade PK mengatakan, penindakan terhadap pelanggaran Perda nomor 17 tahun 2003 tentang K3 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Lingkungan Hidup itu dilakukan seharusnya bisa memberikan efek jera.

Namun, tindakan selama ini di lapangan sayangnya hanya sebatas melakukan penilangan terhadap para sopir truk pengangkut pasir basah dan over tonase, sementara tindakan tegas terhadap perusahaan tambang pasir yang menjual pasir basah tidak dilakukan dan dibiarkan hal itu percuma saja. “Jangan hanya menindak sopirnya saja. Perusahaan tambangnya juga harus ditindak. Jika perlu tindakan tepatnya ditutup sementara aktivitas perusahaan mereka hingga mereka (pengusaha) itu mau menaati ketentuan dan peraturan dan tidak merugikan masyarakat banyak,” ujarnya.

Laporan pengelolaan lingkungan

Sementara, Kepala bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan DLH, Iwan Sutikno mengaku, sejauh ini perusahaan tambang pasir yang beroperasi di Kabupaten Lebak banyak yang belum melaporkan pengelolaan lingkungan di lokasi tambang ke pihak DLH. ”Hampir 50% perusahaan tambang pasir yang beroperasi di Lebak tidak melaporkan kegiatan tambang dalam pengelolaan lingkungan. Memang hampir semua perusahaan tambang pasir sudah memiliki UKL/UPL, namun mereka belum mengimplementasikan UKL/UPL itu secara maksimal,” katanya.

Dijelaskan, dalam dokumen UKL/UPL yang dikeluarkan oleh DLH Lebak tertuang pernyataan yang ditandatangani pihak perusahaan. Bahwa perusahaan tambang sanggup melakukan pengelolaan lingkungan dan berkewajiban melaporkan kegiatan pertambangannya dalam pengelolaan lingkungan di lokasi setiap enam bulan atau satu semester kepada DLH Lebak. “Contohnya, apakah mereka memiliki stokfile, bagaimana pencucian pasirnya. Jadi tidak bisa kalau hanya memiliki satu bak penampungan, itu harus ada beberapa bak, lalu bagaimana soal IPAL-nya dan kemana buang limbah airnya itu semua harus jelas dan dilaporkan,” ucapnya.

DLH Lebak juga mengancam akan mencabut izin UKL/UPL kepada perusahaan tambang pasir yang tidak melaporkan kegiatan pengelolaan lingkungan. “Sanksinya ya jelas penutupan dan kita akan cabut izin UKL/UPLnya,” tuturnya. Diketahui, tim terpadu pengawasan dan penertiban tambang pasir dan angkutan pasir basah, Rabu (14/6/2017) malam kemarin telah melakukan kegiatan operasi gabungan yang melibatkan unsur Denpom, Polres Lebak, Dinas Pol PP Lebak dan Provinsi, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Lebak. Sebanyak 16 kendaraan truk pengangkut pasir basah dan over tonase ditindak dengan cara dilakukan penilangan oleh petugas Dishub setempat. (H-38)***


Sekilas Info

Suku Baduy Segera Miliki KTP

HARAPAN masyarakat adat Baduy untuk mendapatkan identitas kependudukan yang telah diperjuangkan sejak beberapa tahun lalu, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *