Rabu, 20 September 2017

Telusuri Dugaan Setoran Proyek, Kejari Segera Panggil Oknum Dewan

PANDEGLANG, (KB).- Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang merencanakan memanggil para pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan setoran proyek Program Percepatan Daerah Tertinggal pada kantong kemiskinan (P3T) yang merugikan para pengusaha. Sebab para pengusaha tersebut mengerjakan proyek hingga selesai 100 persen, namun tidak bisa dicairkan, karena proyeknya tanpa kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK). Rencana kejaksaan menyelidiki kasus dugaan setoran proyek itu setelah pelapornya, H. Aris Turisnadi (mantan dewan) mendatangi seksi intelijen Kejari Pandeglang, Kamis (18/5/2017). Aris diterima langsung oleh Kepala seksi Intelijen Kejari, Edius Manan di ruangan kerjanya.

Menurut Edius, kejaksaan akan mengklarifikasi persoalan ini ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Anwari Husniwa, karena beliau adalah pihak yang sebelumnya menjabat di Dinas Perumahan dan Permukiman. ”Kami akan telusuri dugaan kasus ini dengan melakukan klarifikasi ke kepala dinas yang dinilai bertanggung jawab dalam permasalahan tersebut,” kata Edius kepada Kabar Banten, seusai menerima aduan dari pengusaha, Aris Turisnadi.

Edius berharap agar pengusaha lainnya yang merasa dirugikan untuk melapor ke kejaksaan. Sehingga penyidik memiliki bukti-bukti yang lebih kongkret, agar prosesnya bisa dilakukan dengan cepat.
”Kalau masih ada yang dirugikan kita tunggu, agar bisa cepat kita mengungkapnya. Tetapi, kita juga akan mencoba mencari solusi persoalan tersebut terlebih dahulu, agar tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai dengan peran Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D),” ucapnya.

Sementara itu , Aris Turisnadi salah seorang pengusaha Pandeglang berharap agar pihak kejaksaan bisa melakukan mediasi dengan kepala dinas agar pekerjaan proyeknya tersebut bisa dibayar. Karena dengan berlarut-larut proses pembayaran tersebut telah membuat pihaknya mengalami kerugian.
”Intinya saya hanya berharap agar dinas bisa membayar. Sebab, pembangunan kami sudah diselesaikan dengan baik, tetapi selama ini kepala dinas Pak Anwari bilangnya hanya akan mencarikan solusinya dan itu sampai sekarang,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga berharap agar oknum anggota dewan yang sudah menerima uang dari pihaknya untuk bertanggung jawab. Karena, pekerjaan tersebut dilakukan atas instruksi pihaknya. ”Harusnya oknum dewan bisa memediasi kami agar dinas tersebut bisa membayar. Padahal saya sudah membayar ke oknum itu sebesar 15 persen atau sekitar Rp 50 juta,” ucapnya. Seperti diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang akan menelusuri adanya dugaan proyek bermasalah di Pandeglang.

Bahkan kejaksaan siap mengungkap dugaan setoran uang dalam proyek tersebut dari korbannya pengusaha ke oknum dewan dan ASN pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) yang sekarang berubah nama Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Menurut informasi, dugaan setoran uang proyek program percepatan desa terpadu kantong kemiskinan (P3T) tahun 2016 itu dari pengusaha ke pihak oknum legislatif sebesar Rp 50 juta untuk dua paket kegiatan senilai Rp 300 juta dan oknum ASN Rp3,5 juta untuk pembuatan kontrak. (H-50/H-21)***


Sekilas Info

Terkait Pemakaian Elpiji 3 Kilogram, Pemkab Pandeglang Sulit Awasi ASN

PANDEGLANG, (KB).- Pemkab Pandeglang belum memaksimalkan pengawasan tentang larangan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan elpiji bersubsidi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *