Jumat, 24 November 2017

SMA/SMK Se-Banten Belum Miliki PPID

SERANG, (KB).- Seluruh SMA/SMK di Provinsi Banten diketahui belum memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Selain itu, banyak juga kepala sekolah yang belum mengetahui peran dan fungsi PPID tersebut. Hal tersebut dikatakan Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten Divisi Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Ade Jahran, Senin (4/9/2017). “Sekolah merupakan badan publik, sehingga wajib memiliki PPID. Harus taat dengan Undang-Undang KIP. Bahkan, kepsek (kepala sekolah) saja belum tahu PPID,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Ia mendorong pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten untuk segera membentuk PPID di tiap sekolah. “Disdikbud dan Dinas Kominfo harus menyosialisasikan ke sekolah-sekolah tentang PPID,” ucapnya. Saat ini, pihak KI Banten menerima permohonan sengketa informasi terhadap 177 SMA/SMK di Banten yang dimohonkan seorang warga Lebak bernama M Ojat Sudrajat.
“Ada 177 SMA/SMK negeri yang disengketakan oleh warga Lebak, M Ojat Sudrajat. Sebenarnya ini ada hikmahnya, jadi paling tidak SMA/SMK itu mengetahui KIP, mengetahui PPID, dan action-nya membentuk PPID di sekolah masing-masing,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, Pemprov Banten sudah mengeluarkan kebijakan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 489.1/Kep.113-Huk/2017 tentang Penetapan PPIP di Lingkungan Pemprov Banten tertanggal 27 Maret 2017. “Pada lampiran SK tersebut, nomor 98, bahwa para kepala sekolah SMA/SMK negeri se-Banten itu harus membentuk PPID, karena merupakan badan publik. Terkait hal ini, kami sudah komunikasikan ke kepala Disdik Banten. Mudah-mudahan 2018 sudah terbentuk PPID di sekolah,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Disdikbud Provinsi Banten, Engkos Kosasih Samanhudi menuturkan, akan segera membentuk PPID di setiap SMA/SMK se-Banten. Rencananya, PPID akan dibentuk pada APBD 2017 Perubahan. “Tentu Disdik berkomitmen akan hal itu. Secepatnya, rencananya di 2017 ini, kan itu tidak memerlukan anggaran besar. Tinggal bentuk, berikan tugas dan tanggung jawab seperti apa. Mudah-mudahan di Perubahan 2017 ini,” katanya melalui sambungan telepon, kemarin.

Ia mengungkapkan, pada triwulan III 2017 ini, alokasi bantuan operasional sekolah (BOS) tersebut berada pada pos belanja langsung. Sehingga, ujar dia, kedudukan sekolah layaknya perangkat daerah.
“Jadi, mereka nanti ada KPA (kuasa pengguna anggaran), bendahara, seperti OPD saja, jadi satuan kerja. Oleh karena itu, memang PPID ini harus dibentuk untuk membantu program mereka juga, selain itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” ucapnya. (H-42)***


Sekilas Info

UIN SMHB Sediakan Beasiswa Tahfidz

SERANG, (KB).- Pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten (SMHB) menawarkan beasiswa melalui program …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *