404 Page Not Found

The page you requested was not found.

Refleksi Akhir Tahun, Aktivis Kritik Sejumlah Kebijakan

Lokasi saya : Kabar-banten.com / Lebak / Refleksi Akhir Tahun, Aktivis Kritik Sejumlah Kebijakan

Refleksi Akhir Tahun, Aktivis Kritik Sejumlah Kebijakan

30 Dec 2016 17:07 WIB
  • LEBAK, (KB).-

    Sejumlah aktivis tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) menggelar aksi di depan kantor Pendopo Pemkab Lebak, Kamis (29/12/2016).  Dalam aksi refleksi akhir tahun tersebut, massa mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat dan belum menyentuh pada kemaslahatan masyarakat. Aksi massa dilakukan sekitar pukul 11.00. Dengan membawa sejumlah atribut aksi, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain meminta pemerintah daerah menghapus 3 kartu unggulan, Kartu Lebak Pintar, Lebak Sejahtera, Lebak Sehat, yang merupakan program utama Pemkab Lebak.

    Massa juga meminta pemerintah tidak menganaktirikan desa dan menjadikan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musermbang) hanya sebatas seremonial. Selain itu, pemerintah juga harus segera membereskan persoalan kasus pembebasan lahan dan meningkatkan kinerja sesuai visi dan misi. Aksi massa di depan kantor pendopo mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Puas menyampaikan aspirasinya, massa kemudian membubarkan diri secara damai. "Tiga kartu unggulan yang digadang-gadang pemerintah, hingga saat ini hanya sebatas slogan. Karena, realitanya ke tiga kartu itu belum benar-benar menyentuh kepada masyarakat," kata koordinator Kumala, Imam Nurhakim.

    Menurutnya, hal yang belum tercapai oleh pemerintah daerah atas tiga kartu tersebut, salah satunya yaitu masih adanya kondisi infrastruktur jalan yang rusak. Juga soal kesehatan, masyarakat masih banyak yang kesulitan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. ”Program padat karya hanya dilakukan 2 tahun tidak berkesinambungan, padahal itu termasuk program unggulan. Hanya slogan saja, realitasnya memang program pemerintah belum menyentuh ke masyarakat," ucapnya. Selain itu, kata dia, masyarakat di beberapa kecamatan juga dihadapkan pada persoalan kasus pembebasan lahan yang tak kunjung terselesaikan oleh pemerintah. Bagaimana bisa meningkatkan pangan, jika lahan dan tanah garapan habis oleh investor yang tak bertanggung jawab. "Jangan hanya karena dalih menarik investor, sementara rakyat dikorbankan," ujarnya. Pihaknya juga menyayangkan sikap DPRD yang terkesan hanya sebatas menghabiskan anggaran miliaran rupiah untuk kunjungan kerja ke luar daerah. Apalagi, tidak ada hasil yang kongkret dari reses dan kunjungan kerja yang dilakukan tersebut. (H-38)***

2. Ads 125 x 125