404 Page Not Found

The page you requested was not found.

KPK Diharapkan Buka Perwakilan

Lokasi saya : Kabar-banten.com / Lebak / KPK Diharapkan Buka Perwakilan

KPK Diharapkan Buka Perwakilan

29 Dec 2016 10:30 WIB
  • LEBAK, (KB).-

    Sejumlah tokoh masyarakat mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kantor perwakilan di daerah untuk mengantisipasi maraknya kasus korupsi di tanah air.  "Kami minta Lembaga KPK dapat membuka perwakilan di tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota madya)," kata seorang tokoh pemuda Kabupaten Lebak, Welly Suntara saat dihubungi di Lebak, Rabu (28/12/2016). Menurut Welly, selama ini masyarakat memberikan apresiasi terhadap KPK karena banyak pelaku-pelaku korupsi bisa ditangkap hingga dipenjarakan.Namun, pelaku korupsi tidak henti-hentinya di tanah air, meskipun pemberitaan media begitu gencar hingga penangkapan operasi tangkap tangan (OTT).

    ”Kasus korupsi di Indonesia cukup memprihatinkan karena pelakunya terdapat kepala daerah, politisi, pejabat negara, penegak hukum, pegawai swasta, tenaga pendidik hingga rektor perguruan tinggi. Kejahatan korupsi sudah membudaya sehingga berbahaya jika hukum tidak ditegakkan,” ujarnya. Perwakilan KPK di daerah itu, ujarnya, selain menangkap pelaku kejahatan korupsi juga dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada pejabat birokrasi, perusahaan swasta, masyarakat hingga perguruan tinggi dan sekolah. "Kami yakin KPK tingkat daerah itu mampu mengeleminasi kasus korupsi di tanah air," kata Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Lebak tersebut. Menurut dia, selama ini lembaga hukum yang ada di daerah, seperti kepolisian dan kejaksaan belum optimal untuk melakukan pemberantasan korupsi.Bahkan, penegakan hukuman terhadap pelaku korupsi masih ada tebang pilih.

    "Kami mendesak pemerintah bisa membuka perwakilan KPK tingkat daerah karena dinilai mampu mengantisipasi kejahatan kerah putih itu," ucapnya. Harapan serupa juga dinyatakan tokoh masyarakat Lebak Nurdin Tajri mengatakan, pihaknya mendukung KPK membuka kantor perwakilan di daerah untuk mengeleminasi kasus korupsi di tanah air. Menurutnya, kejahatan korupsi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak memiliki sifat Ketuhanan Yang Maha Esa. Korupsi masuk kategori dosa besar karena mencari kekayaan dengan tidak halal hingga bisa menimbulkan kesengsaraan rakyat banyak. Tindakan perilaku korupsi karena mereka memiliki sikap hidup rakus, tamak, dan serakah. "Kami minta KPK bisa membuka pelayanan tingkat daerah karena bertentangan dengan Pancasila, hukum negara juga hukum agama Islam," tutur mantan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak itu.

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, pihaknya mendukung pidato Presiden Joko Widodo menginginkan KPK lebih maksimal memberantas mafia hukum di daerah.
    Namun, tahap awal KPK akan membuka kantor perwakilan di enam provinsi antara lain Riau, Banten, Sumatera Utara, Papua, Papua Barat, dan Aceh. Apalagi, kepala daerah di tiga provinsi yakni, Riau, Banten dan Sumatera Utara, terjerat kasus korupsi. "Kami sangat setuju KPK membuka perwakilan di daerah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi itu," katanya. (H-22)***

2. Ads 125 x 125