404 Page Not Found

The page you requested was not found.

Dalam Penyelenggaraan Barang dan Jasa, Jangan Ada ”Kongkalikong”

Lokasi saya : Kabar-banten.com / Lebak / Dalam Penyelenggaraan Barang dan Jasa, Jangan Ada ”Kongkalikong”

Dalam Penyelenggaraan Barang dan Jasa, Jangan Ada ”Kongkalikong”

11 Jan 2017 15:01 WIB
  • LEBAK, (KB).-

    Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya menekankan agar seluruh aparatur di pemerintahannya selalu berpedoman pada Peraturan kepala (Perka) Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan peraturan perundang-undangan terkait pelayanan barang dan jasa. Aparatur juga jangan sampai melakukan persekongkolan dengan pihak penyedia barang/jasa yang bisa berakibat merugikan daerah. ”Bagian pelayanan harus segera melakukan persiapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, demi tercapainya upaya percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Lebak,” kata Iti dalam rapat kerja penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2017, Evaluasi APBD tahun 2016 dan Penyerahan Pelaksanaan APBD TA 2017 di Aula Multatui Pemkab setempat, Selasa (10/1/2017).

    Iti juga menginstruksikan, dalam pelaksanaan tugas pengendalian pelaksanaan kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berpedoman pada kotrak tersebut dan melakukan proses antisipasi secara teknis dan administrasi. ”Intinya seluruh aparatur harus berpedoman pada aturan dalam melaksanakan tugasnya,” ucapnya. Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Pemkab Lebak, Budi Santoso mengatakan, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab Lebak sudah dinyatakan lulus standardisasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa. Saat ini, LPSE Lebak tinggal menunggu proses pemberian sertifikat tanda lulus tersebut. ”LPSE Lebak sudah lulus standardisasi dan tinggal menunggu proses pemberian sertifikatnya saja,” katanya.

    Pelayanan prima

    Menurut Budi, di Provinsi Banten baru ada dua LPSE yang telah dinyatakan lulus standardisasi, yaitu LPSE Lebak dan LPSE Kota Tangerang. Meski telah dinyatakan lulus standardisasi, namun LPSE yang sudah dinyatakan lulus standardisasi akan terus dilakukan evaluasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sehingga sertifikat standardisasi yang sudah didapat saat ini bisa saja dicabut kembali, apabila tidak mampu mempertahankan kinerja pelayanan. ”Saya harap pengelolaan LPSE terus ditingkatkan kualitas pelayanannya, sehingga sertifikat standardisasi yang diraih tidak dicabut,” tuturnya. (H-38)***

2. Ads 125 x 125