404 Page Not Found

The page you requested was not found.

Usulan UMK Kota Serang 2017, Dewan Pengupahan Sepakati Rp 3.108.470

Lokasi saya : Kabar-banten.com / Halaman Utama / Usulan UMK Kota Serang 2017, Dewan Pengupahan Sepakati Rp 3.108.470

Usulan UMK Kota Serang 2017, Dewan Pengupahan Sepakati Rp 3.108.470

07 Nov 2016 15:02 WIB
  • SERANG, (KB).-

    Dewan pengupahan Kota Serang sepakat menentukan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2017  mendatang. Dewan pengupahan yang terdiri dari unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  (Disnakertrans), pengusaha, dan  buruh tersebut mengusulkan UMK 2017 Kota Serang di angka  Rp 3.108.470. Kesepakatan didapat melalui rapat pleno UMK 2017 Kota Serang pekan lalu. Hasil tersebut kemudian akan disampaikan ke Wali Kota Serang untuk ditandatangani dan diteruskan ke Pemerintah Provinsi Banten. Anggota Aliansi Buruh Kota Serang Adi Satrialia mengungkapkan, angka UMK Kota Serang Rp 3.108.470 tersebut berdasarkan hasil kesepakatan tiga unsur dewan pengupahan. "Angka itu sesuai keinginan kami juga, dan itu layak. Angka itu baru rekomendasi hasil rapat pleno dewan pengupahan. Nanti usulan itu disampaikan ke wali kota untuk ditandatangani kemudian disampaikan ke pemprov untuk penetapan," kata Anggota Aliansi Buruh Kota Serang Adi Satrialia saat dikonfirmasi, Ahad (6/11/2016).

    Adi berharap, Surat Keputusan mengenai UMK 2017 Kota Serang sesuai dengan hasil kesepakatan dewan pengupahan. "Kami masih ingat tahun kemarin disepakati UMK sekitar Rp 2.850.000, tetapi yang di SK kan menjadi Rp 2.648.125. Padahal, kami sudah melakukan kajian ketika itu. Tahun ini buruh tidak mau seperti itu lagi," tuturnya. Menurut Adi, pekerja menyadari UMK Serang saat ini jauh dari kebutuhan hidup layak (KHL), setelah dilakukan kajian, muncul angka yang dinilai layak tersebut. "Kami lakukan adjustment. Kalau di provinsi diubah dan nilainya lebih rendah, ngapain ada pembahasan dan kajian. Makanya tahun lalu banyak sekali buruh menyayangkan hal itu, ketika sudah dibicarakan oleh tiga unsur kenapa dikurangi oleh provinsi," kata Adi. Apalagi, kata dia, Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten. Oleh karenan itu, buruhnya harus hidup layak.

    "Kami cuma ingin hidup layak, angka UMK kami itu sangat jauh di bawah tetangga daerah kami (Kabupaten Serang dan Kota Cilegon). Kami buruh hanya ingin hidup layak, ini juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Saya harap itu jadi pertimbangan. Dalam rekomendasi juga diterangkan angka itu didapat dari mana, kan UMK Serang selalu di bawah KHL selama ini," ujarnya. Adi mengatakan, angka Rp 3.108.470 itu juga sesuai pengajuan buruh. "Pengajuan buruh juga memang segitu. Kami ajukan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015. Kami inginnya ada survei cuma hampir di seluruh Indonesia peluang berbicara di luar aturan itu sulit. Oke kami bicara aturan itu sekarang, tapi UMK kami itu tetap masih di bawah KHL sebenarnya, harus ada angka yang ditambahkan kemudian UMK sesuai standar KHL," katanya.

    Sementara, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang, Ratu Ani Nuraeni enggan menyebut angka UMK yang diputuskan dalam rapat pleno bersama dewan pengupahan, karena pihaknya terlebih dahulu melaporkan hasil pembahasan tersebut ke Wali Kota Serang. "Sudah ada keputusan UMK nya, tetapi belum disampaikan ke Pak Wali Kota, nanti saja kalau sudah disampaikan ke Pak Wali. Rencananya Senin pagi saya lapor," tuturnya. Ratu Ani mengatakan, hasil rapat pleno tersebut disampaikan ke wali kota untuk mendapat persetujuan dan pengesahan UMK, sebelum disampaikan ke provinsi. "Ya untuk angka UMK 2017 jelas ada kenaikan, tetapi kita lihat saja nanti," ujar Ratu. Ia menuturkan, pembahasan UMK dengan dewan pengupahan dilakukan di Anyer, Kabupaten Serang, pada pekan lalu selama tiga hari. Selain membahas UMK dalam kesempatan tersebut juga membahas program selanjutnya. "Untuk angka UMK setelah diajukan ke wali kota. Selama ini tidak pernah ada perubahan, sesuai dengan rekomendasi,” katanya. (H-40)***

  • 22 Mar 2017 13:48 WIB

    IRT Tewas di Selokan

    TANGERANG, (KB).- Seorang ibu rumah tangga (IRT) ditemukan tewas di sebuah selokan air yang tak jauh dari kontrakannya di RT 05/04, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Selasa

  • 22 Mar 2017 13:31 WIB

    Sabu Disimpan di Sepatu

    Kecerdikan Sapudi tidak mampu mengelabui petugas Subdit II Direktorat Reserse Narkoba (Ditres Narkoba) Polda Banten. Sebab, pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu ini menyimpan barang bukti di

  • 22 Mar 2017 13:30 WIB

    Industri Kosmetik Ilegal Digerebek

    SERANG, (KB).- Petugas Subdit I Direktorat Reserse Narkoba (Ditres Narkoba) Polda Banten menggerebek sebuah rumah di Perumahan Puspa Regensy Blok A-3 No. 15, Kelurahan/Kota Serang yang dijadikan

  • 22 Mar 2017 13:16 WIB

    Sanksi Menanti Direktur RSUD Banten, Inspektorat: Kegiatan ”Character Building” Ilegal!

    SERANG, (KB).- Kegiatan pembentukan karakter (character building) yang dilaksanakan RSUD Banten di Hotel Yasmin, Puncak, Bogor, pada 18-19 Maret lalu, dinilai ilegal. Inspektorat Sekretariat Daerah

  • 22 Mar 2017 13:11 WIB

    Terkait Sengketa Pilgub Banten, KPU Yakin gugatan tak dikabulkan

    SERANG, (KB).- Tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten meyakini sidang sengketa pilkada yang diajukan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten nomor urut dua Rano Karno-Embay

  • 22 Mar 2017 12:53 WIB

    Menteri Minta Insan BPN Perangi Pungli, Tujuh Kepala Kantor BPN di Banten Diganti

    JAKARTA, (KB).- Tujuh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Provinsi Banten diganti. Para pejabat barunya dilantik bersamaan dengan pelantikan 116 pejabat struktural lainnya oleh Menteri

  • 22 Mar 2017 12:50 WIB

    Tahun 2017, 8.000 KK Dapat Pemasangan Listrik Gratis

    General Manager PT PLN Persero Distribusi Banten, Syofvi Felienty mengatakan, tahun ini PT PLN (persero) Distribusi Banten akan memberikan bantuan berupa memasang sambungan listrik gratis ke 8.000

  • 21 Mar 2017 14:18 WIB

    Gabungan Ormas Ancam Kembali ”Sweeping” Tempat Hiburan

    SERANG, (KB).- Ketua Gerakan Pengawal Perda Serang Madani (GP2SM), Enting mengatakan, jika Pemerintah Kota (Pemkot) Serang tidak menertibkan tempat hiburan yang ada di wilayah Kota Serang, maka

2. Ads 125 x 125