404 Page Not Found

The page you requested was not found.

Pengisian OPD Baru Libatkan 1.106 Pejabat, Tiga Jabatan Dibiarkan Kosong

Lokasi saya : Kabar-banten.com / Halaman Utama / Pengisian OPD Baru Libatkan 1.106 Pejabat, Tiga Jabatan Dibiarkan Kosong

Pengisian OPD Baru Libatkan 1.106 Pejabat, Tiga Jabatan Dibiarkan Kosong

11 Jan 2017 15:06 WIB
  • PANDEGLANG, (KB).-

    Pengisian Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) baru di lingkungan Pemkab Pandeglang telah melibatkan sebanyak 1.106 pejabat yang terdiri atas 27 Eselon II, 200 Eselon III, dan 879 Eselon IV. Meski mutasi besar-besaran telah dilakukan, namun dua jabatan Eselon II dan satu jabatan Eselon IV masih dibiarkan kosong. Koordinator Lembaga Analisis Kebijakan Publik, Zaenal Abidin mengatakan, kekosongan dalam jabatan Eselon II itu bisa menghambat capaian program kerja. Kekosongan jabatan dalam pemerintahan, kata dia, tidak bisa dipandang remeh karena akan berdampak pada roda pemerintahan. "Sepatutnya sih, kekosongan jabatan Eselon II yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian jangan sampai terjadi, apalagi ini sejalan dengan pembentukan SOTK baru. Semua program harus berjalan lancar demi geraknya roda pemerintah dan roda pembangunan," katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pandeglang, Erin Fabiana berharap para pejabat baru bisa lebih agresif melaksanakan tugas sesuai aturan dan memiliki targetan menuju tata pemerintahan yang baik. Selaku pengguna anggaran, kata dia, Kepala SKPD harus cakap dan taat regulasi dalam merealisasikan anggaran tahun 2017. Sebab, penempatan pejabat di dinas, badan, kantor dan instansi yakni untuk menjalankan program yang didanai APBD."Saya melihat bupati sudah cukup bagus menempatkan pejabat di masing-masing SKPD dan aparatur yang dirotasi maupun promosi sudah kompeten. Wajar jika bupati menekankan target kepada para SKPD bekerja profesional untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI," ujar Wakil Ketua DPRD Pandeglang, Erin Fabiana kepada Kabar Banten, Selasa (10/1/2017).

    Dalam setiap mutasi, kata dia, tidak mungkin bisa memuaskan seluruh aparatur. Namun, mutasi itu bagian dari kebutuhan organisasi untuk menuju arah perbaikan ke depan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pejabat baru untuk cepat beradaptasi melaksanakan tugas dan kewajibannya. Berkaitan dengan target WTP , dia memandang wajar karena pemerintah tahun kemarin meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Untuk mengejar WTP, kata dia, tinggal menindaklanjuti catatan-catatan atau rekomendasi dari BPK."Saya optimistis, dengan kerja ulet pemerintah akan meraih WTP. Saya percaya dan mendukung arah pembangunan yang dirancang bupati dalam RPJMD," ucap Erin. Sementara juru bicara Fraksi Gerindra, Hadi Mawardi mengatakan, mutasi itu hal biasa dan lumrah dalam setiap organisasi. Pelaksanaan mutasi sudah berjalan baik , dan diharapkan para pejabat baru untuk segera beradaptasi dan memulai bekerja sesuai regulasi. "Saya melihat mutasi cukup berjalan aman dan penempatan pejabat sudah sesuai kompetensi," tuturnya. (H-20)***

  • 22 Mar 2017 13:48 WIB

    IRT Tewas di Selokan

    TANGERANG, (KB).- Seorang ibu rumah tangga (IRT) ditemukan tewas di sebuah selokan air yang tak jauh dari kontrakannya di RT 05/04, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Selasa

  • 22 Mar 2017 13:31 WIB

    Sabu Disimpan di Sepatu

    Kecerdikan Sapudi tidak mampu mengelabui petugas Subdit II Direktorat Reserse Narkoba (Ditres Narkoba) Polda Banten. Sebab, pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu ini menyimpan barang bukti di

  • 22 Mar 2017 13:30 WIB

    Industri Kosmetik Ilegal Digerebek

    SERANG, (KB).- Petugas Subdit I Direktorat Reserse Narkoba (Ditres Narkoba) Polda Banten menggerebek sebuah rumah di Perumahan Puspa Regensy Blok A-3 No. 15, Kelurahan/Kota Serang yang dijadikan

  • 22 Mar 2017 13:16 WIB

    Sanksi Menanti Direktur RSUD Banten, Inspektorat: Kegiatan ”Character Building” Ilegal!

    SERANG, (KB).- Kegiatan pembentukan karakter (character building) yang dilaksanakan RSUD Banten di Hotel Yasmin, Puncak, Bogor, pada 18-19 Maret lalu, dinilai ilegal. Inspektorat Sekretariat Daerah

  • 22 Mar 2017 13:11 WIB

    Terkait Sengketa Pilgub Banten, KPU Yakin gugatan tak dikabulkan

    SERANG, (KB).- Tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten meyakini sidang sengketa pilkada yang diajukan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten nomor urut dua Rano Karno-Embay

  • 22 Mar 2017 12:53 WIB

    Menteri Minta Insan BPN Perangi Pungli, Tujuh Kepala Kantor BPN di Banten Diganti

    JAKARTA, (KB).- Tujuh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Provinsi Banten diganti. Para pejabat barunya dilantik bersamaan dengan pelantikan 116 pejabat struktural lainnya oleh Menteri

  • 22 Mar 2017 12:50 WIB

    Tahun 2017, 8.000 KK Dapat Pemasangan Listrik Gratis

    General Manager PT PLN Persero Distribusi Banten, Syofvi Felienty mengatakan, tahun ini PT PLN (persero) Distribusi Banten akan memberikan bantuan berupa memasang sambungan listrik gratis ke 8.000

  • 21 Mar 2017 14:18 WIB

    Gabungan Ormas Ancam Kembali ”Sweeping” Tempat Hiburan

    SERANG, (KB).- Ketua Gerakan Pengawal Perda Serang Madani (GP2SM), Enting mengatakan, jika Pemerintah Kota (Pemkot) Serang tidak menertibkan tempat hiburan yang ada di wilayah Kota Serang, maka

2. Ads 125 x 125