404 Page Not Found

The page you requested was not found.

Mutasi Pejabat Pemprov Banten Lambat, Plt Gubernur Disorot

Lokasi saya : Kabar-banten.com / Halaman Utama / Mutasi Pejabat Pemprov Banten Lambat, Plt Gubernur Disorot

Mutasi Pejabat Pemprov Banten Lambat, Plt Gubernur Disorot

11 Jan 2017 15:10 WIB
  • SERANG, (KB).-

    Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten, Nata Irawan, disorot. Selain spekulasi yang berkembang terkait penempatan pejabat, proses mutasi di lingkungan Pemprov Banten dalam rangka pengisian Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) baru, juga dinilai lambat. Seorang pengamat kebijakan pembangunan, Agus Lukman Hakim menilai rencana rotasi pejabat di lingkungan Pemprov Banten cukup alot. Sebab, dari awal sudah tercium akan ada aroma tidak sedap dalam penempatan pejabat, terutama Eselon II. Berkaitan dengan rotasi sebagaimana UU No.23/2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Plt gubernur sebagai wakil pemerintah pusat cukup menjalankan tugas agar roda pemerintahan Banten di masa transisi tetap berjalan. "Kalau boleh berpendapat, seorang pelaksana tugas gubernur harus hati-hati dalam mengambil kebijakan, salah satunya soal mutasi. Penempatan birokrat harus on the track dan tidak terpengaruh politis. Lakukan proses mutasi sesuai regulasi mengedepankan kompetensi, profesionalisme dan integritas," kata Agus kepada Kabar Banten, Selasa (10/1/2017).

    Menurut dia, proses rotasi, mutasi bagian dari kebutuhan organisasi pemerintah. Apalagi, berkaitan dengan OPD baru. Namun demikian, peran pelaksana gubernur akan sangat menentukan keberhasilan roda pemerintahan jika dalam mutasi nanti benar-benar memperhatikan regulasi.  Selain itu, ada hal penting dalam penempatan pejabat, yakni hindari kebijakan politik saat kondisi Banten sedang transisi. "Di sinilah, Plt Gubernur harus benar-benar memedomani regulasi, mekanisme dan tetap memosisikan jabatannya sebagai birokrat. Sekali salah terjadi penempatan pejabat yang tidak sesuai tempatnya, akan merusak tatanan birokrasi yang sudah berjalan. Jangan sampai, justru mewariskan masalah bagi gubernur terpilih nanti," ucap Agus. Hal senada dikatakan Ketua Indonesia Coruption Watch (ICW), Ade Irawan. Menurut dia, perubahan SOTK seharusnya dijadikan momentum memperkuat kualitas birokrasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. "Kan kemarin sudah bagus tuh dapet opini WDP, setelah dua tahun berturut-turut disclaimer. Nah tinggal memperkuat saja, bukan malah mundur," tuturnya. Jika rekrutmen pejabatnya bermasalah, dia memastikan pemerintahan tersebut juga bermasalah. Selain itu, kata dia, jual beli jabatan bukan saja persoalan kerugian negara atau suap menyuap. Akan tetapi, juga bisa berdampak terhadap jangka panjang, karena menempatkan pejabat tanpa melihat kompetensi akan membuat pemerintahan macet.

    "Apalagi, jika penempatan pejabat dilakukan dengan cara jual beli, sulit mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kalau pemerintahan sudah tidak bersih, mustahil bisa mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun yang ada, pejabat semacam itu hanya akan memperkaya diri sendiri," ucapnya. Dia berharap, kasus Klaten bisa menjadi pelajaran bagi Pemprov Banten. Untuk mencegah hal itu terjadi, kata dia, masyarakat harus ikut mengawasi. "Apalagi, KPK sudah diberi kantor di Banten. Jangan hanya mengawasi, tapi turun langsung dan bertindak jika dalam mutasi pejabat Pemprov Banten ditemukan jual beli jabatan," ujarnya. Dia juga meminta Pemprov Banten terbuka dalam melakukan mutasi pejabat. Selain itu, terbuka terhadap aspirasi dan masukan publik. "Karena masyarakat berhak tahu. Sebab, mutasi berkaitan dengan masa depan pemerintahan yang mengelola dana masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang menjadi hak rakyat," katanya.  Dia mengatakan, intervensi terhadap proses mutasi pejabat sangat tinggi. Namun, dia mencatat terdapat beberapa titik yang rawan mengintervensi proses mutasi, terlebih dalam masa transisi seperti yang dialami Pemprov Banten. "Bukan dari eksekutif, saya rasa sekda tidak. Tapi dari legislatif. Potensi untuk intervensi dari situ (dewan), karena kepentingan sangat tinggi," ucapnya.

    Sementara, tak diperoleh keterangan dari Plt Gubernur Banten Nata Irawan. Saat dihubungi melalui ponselnya, Nata tidak menjawab. Begitupun dengan pesan singkat yang disampaikan.
    Sementara, sebelumnya pengisian formasi struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sempat berjalan cukup alot. ”Ya (kalau alot) biasa lah itu, tetapi sudah fix kok, tinggal check and recheck saja karena khawatir ada pejabat yang belum dapat jabatan atau khawatir ada dua pejabat pada satu jabatan. Ini masalah ketelitian saja,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Samsir, Jumat (6/1/2017). Sebelumnya, pejabat yang direncanakan mengalami rotasi sekitar 10 persen, namun kini jumlahnya bertambah menjadi 30 persen. ”Iya, kan dalam perjalanannya masih terus bergerak, sekarang yang dirombak 30 persen lah,” kata Samsir. Kabarnya, saat ini pemprov tinggal menunggu persetujuan kemendagri terkait kepastian pelantikan pejabat. (H-20/H-37/H-42)***

  • 22 Mar 2017 13:48 WIB

    IRT Tewas di Selokan

    TANGERANG, (KB).- Seorang ibu rumah tangga (IRT) ditemukan tewas di sebuah selokan air yang tak jauh dari kontrakannya di RT 05/04, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Selasa

  • 22 Mar 2017 13:31 WIB

    Sabu Disimpan di Sepatu

    Kecerdikan Sapudi tidak mampu mengelabui petugas Subdit II Direktorat Reserse Narkoba (Ditres Narkoba) Polda Banten. Sebab, pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu ini menyimpan barang bukti di

  • 22 Mar 2017 13:30 WIB

    Industri Kosmetik Ilegal Digerebek

    SERANG, (KB).- Petugas Subdit I Direktorat Reserse Narkoba (Ditres Narkoba) Polda Banten menggerebek sebuah rumah di Perumahan Puspa Regensy Blok A-3 No. 15, Kelurahan/Kota Serang yang dijadikan

  • 22 Mar 2017 13:16 WIB

    Sanksi Menanti Direktur RSUD Banten, Inspektorat: Kegiatan ”Character Building” Ilegal!

    SERANG, (KB).- Kegiatan pembentukan karakter (character building) yang dilaksanakan RSUD Banten di Hotel Yasmin, Puncak, Bogor, pada 18-19 Maret lalu, dinilai ilegal. Inspektorat Sekretariat Daerah

  • 22 Mar 2017 13:11 WIB

    Terkait Sengketa Pilgub Banten, KPU Yakin gugatan tak dikabulkan

    SERANG, (KB).- Tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten meyakini sidang sengketa pilkada yang diajukan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten nomor urut dua Rano Karno-Embay

  • 22 Mar 2017 12:53 WIB

    Menteri Minta Insan BPN Perangi Pungli, Tujuh Kepala Kantor BPN di Banten Diganti

    JAKARTA, (KB).- Tujuh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Provinsi Banten diganti. Para pejabat barunya dilantik bersamaan dengan pelantikan 116 pejabat struktural lainnya oleh Menteri

  • 22 Mar 2017 12:50 WIB

    Tahun 2017, 8.000 KK Dapat Pemasangan Listrik Gratis

    General Manager PT PLN Persero Distribusi Banten, Syofvi Felienty mengatakan, tahun ini PT PLN (persero) Distribusi Banten akan memberikan bantuan berupa memasang sambungan listrik gratis ke 8.000

  • 21 Mar 2017 14:18 WIB

    Gabungan Ormas Ancam Kembali ”Sweeping” Tempat Hiburan

    SERANG, (KB).- Ketua Gerakan Pengawal Perda Serang Madani (GP2SM), Enting mengatakan, jika Pemerintah Kota (Pemkot) Serang tidak menertibkan tempat hiburan yang ada di wilayah Kota Serang, maka

2. Ads 125 x 125