Lokasi saya : Kabar-banten.com / Halaman Utama / Mutasi Pejabat Pemprov Banten Lambat, Plt Gubernur Disorot

Mutasi Pejabat Pemprov Banten Lambat, Plt Gubernur Disorot

11 Jan 2017 15:10 WIB
  • SERANG, (KB).-

    Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten, Nata Irawan, disorot. Selain spekulasi yang berkembang terkait penempatan pejabat, proses mutasi di lingkungan Pemprov Banten dalam rangka pengisian Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) baru, juga dinilai lambat. Seorang pengamat kebijakan pembangunan, Agus Lukman Hakim menilai rencana rotasi pejabat di lingkungan Pemprov Banten cukup alot. Sebab, dari awal sudah tercium akan ada aroma tidak sedap dalam penempatan pejabat, terutama Eselon II. Berkaitan dengan rotasi sebagaimana UU No.23/2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Plt gubernur sebagai wakil pemerintah pusat cukup menjalankan tugas agar roda pemerintahan Banten di masa transisi tetap berjalan. "Kalau boleh berpendapat, seorang pelaksana tugas gubernur harus hati-hati dalam mengambil kebijakan, salah satunya soal mutasi. Penempatan birokrat harus on the track dan tidak terpengaruh politis. Lakukan proses mutasi sesuai regulasi mengedepankan kompetensi, profesionalisme dan integritas," kata Agus kepada Kabar Banten, Selasa (10/1/2017).

    Menurut dia, proses rotasi, mutasi bagian dari kebutuhan organisasi pemerintah. Apalagi, berkaitan dengan OPD baru. Namun demikian, peran pelaksana gubernur akan sangat menentukan keberhasilan roda pemerintahan jika dalam mutasi nanti benar-benar memperhatikan regulasi.  Selain itu, ada hal penting dalam penempatan pejabat, yakni hindari kebijakan politik saat kondisi Banten sedang transisi. "Di sinilah, Plt Gubernur harus benar-benar memedomani regulasi, mekanisme dan tetap memosisikan jabatannya sebagai birokrat. Sekali salah terjadi penempatan pejabat yang tidak sesuai tempatnya, akan merusak tatanan birokrasi yang sudah berjalan. Jangan sampai, justru mewariskan masalah bagi gubernur terpilih nanti," ucap Agus. Hal senada dikatakan Ketua Indonesia Coruption Watch (ICW), Ade Irawan. Menurut dia, perubahan SOTK seharusnya dijadikan momentum memperkuat kualitas birokrasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. "Kan kemarin sudah bagus tuh dapet opini WDP, setelah dua tahun berturut-turut disclaimer. Nah tinggal memperkuat saja, bukan malah mundur," tuturnya. Jika rekrutmen pejabatnya bermasalah, dia memastikan pemerintahan tersebut juga bermasalah. Selain itu, kata dia, jual beli jabatan bukan saja persoalan kerugian negara atau suap menyuap. Akan tetapi, juga bisa berdampak terhadap jangka panjang, karena menempatkan pejabat tanpa melihat kompetensi akan membuat pemerintahan macet.

    "Apalagi, jika penempatan pejabat dilakukan dengan cara jual beli, sulit mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kalau pemerintahan sudah tidak bersih, mustahil bisa mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun yang ada, pejabat semacam itu hanya akan memperkaya diri sendiri," ucapnya. Dia berharap, kasus Klaten bisa menjadi pelajaran bagi Pemprov Banten. Untuk mencegah hal itu terjadi, kata dia, masyarakat harus ikut mengawasi. "Apalagi, KPK sudah diberi kantor di Banten. Jangan hanya mengawasi, tapi turun langsung dan bertindak jika dalam mutasi pejabat Pemprov Banten ditemukan jual beli jabatan," ujarnya. Dia juga meminta Pemprov Banten terbuka dalam melakukan mutasi pejabat. Selain itu, terbuka terhadap aspirasi dan masukan publik. "Karena masyarakat berhak tahu. Sebab, mutasi berkaitan dengan masa depan pemerintahan yang mengelola dana masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang menjadi hak rakyat," katanya.  Dia mengatakan, intervensi terhadap proses mutasi pejabat sangat tinggi. Namun, dia mencatat terdapat beberapa titik yang rawan mengintervensi proses mutasi, terlebih dalam masa transisi seperti yang dialami Pemprov Banten. "Bukan dari eksekutif, saya rasa sekda tidak. Tapi dari legislatif. Potensi untuk intervensi dari situ (dewan), karena kepentingan sangat tinggi," ucapnya.

    Sementara, tak diperoleh keterangan dari Plt Gubernur Banten Nata Irawan. Saat dihubungi melalui ponselnya, Nata tidak menjawab. Begitupun dengan pesan singkat yang disampaikan.
    Sementara, sebelumnya pengisian formasi struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sempat berjalan cukup alot. ”Ya (kalau alot) biasa lah itu, tetapi sudah fix kok, tinggal check and recheck saja karena khawatir ada pejabat yang belum dapat jabatan atau khawatir ada dua pejabat pada satu jabatan. Ini masalah ketelitian saja,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Samsir, Jumat (6/1/2017). Sebelumnya, pejabat yang direncanakan mengalami rotasi sekitar 10 persen, namun kini jumlahnya bertambah menjadi 30 persen. ”Iya, kan dalam perjalanannya masih terus bergerak, sekarang yang dirombak 30 persen lah,” kata Samsir. Kabarnya, saat ini pemprov tinggal menunggu persetujuan kemendagri terkait kepastian pelantikan pejabat. (H-20/H-37/H-42)***

  • 24 Jan 2017 13:42 WIB

    Hadapi Debat Publik Putaran II, Cagub-Cawagub Harus Lebih Siap

    TIM Pakar Debat Pilgub Banten menilai, terdapat dua hal yang memengaruhi jalannya debat publik, yakni moderator dan kandidat. Oleh karena itu, keduanya harus menguasai terhadap persoalan yang diajukan

  • 24 Jan 2017 13:37 WIB

    Mutasi Jadi Perhatian KPK

    SERANG, (KB).- Proses mutasi pejabat dalam rangka pengisian organisasi perangkat daerah (OPD) di Banten akan menjadi perhatian pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengarahan dan diskusi

  • 24 Jan 2017 13:28 WIB

    Jadwal Debat Calon Diundur

    SERANG, (KB).- Pelaksanaan debat publik putaran kedua yang rencananya diselenggarakan pada Rabu (25/1) dipastikan mundur pada waktu yang belum ditentukan. Debat terpaksa mundur, karena ketidaksiapan

  • 24 Jan 2017 13:25 WIB

    Layanan Masyarakat Berbasis Android, Aplikasi Banten Bersatu Diluncurkan

    Aplikasi Banten Bersatu resmi diluncurkan, Senin (23/1/2017) di Alun-alun Barat, Kota Serang. Aplikasi berbasis android ini digagas oleh Kapolda Banten Brigjen Pol. Listyo Sigit Prabowo ditujukan

  • 24 Jan 2017 13:24 WIB

    Rano: Infrastruktur Prioritas Pembangunan

    SERANG, (KB).- Warga Perumahan Puri Anggrek Serang berkeluh kesah mengenai kondisi jalan perumahan yang rusak. Warga mengaku lelah dengan kondisi jalan yang rusak parah. Kami berharap agar pemimpin

  • 24 Jan 2017 13:22 WIB

    Pemerkosa Buruh Pabrik Ditangkap

    SERANG, (KB).- Tak butuh waktu lama, petugas Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Serang membekuk pelaku pemerkosaan disertai dengan penganiayaan berat terhadap buruh pabrik sepatu berinisial

  • 24 Jan 2017 12:48 WIB

    Warga Unyur Waswas, Segera Pasang Palang Pintu Rel KA!

    Warga Kelurahan Unyur, Kota Serang meminta agar pemerintah terkait segera memasang palang pintu di perlintasan kereta api (KA) di Jalan Tubagus Raya Kelurahan Unyur, Kota Serang. Alasannya,

  • 24 Jan 2017 12:47 WIB

    WH Turun ke Sawah, Andika Gagas Taman Kreatif

    SERANG, (KB).- Calon Gubernur-calon Wakil Gubernur Banten, Wahidin Halim-Andika Hazrumy (WH-Andika) melakukan kampanye di tempat berbeda untuk menyerap aspirasi. Kemarin, WH mengunjungi Desa Mekar

2. Ads 125 x 125