404 Page Not Found

The page you requested was not found.

Pemkot Cilegon Siapkan Sanksi

Lokasi saya : Kabar-banten.com / Cilegon / Pemkot Cilegon Siapkan Sanksi

Pemkot Cilegon Siapkan Sanksi

13 Feb 2017 13:52 WIB
  • CILEGON, (KB).-

    Pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon yang tidak disiplin menggunakan absensi harus siap menerima sanksi. Karena, kini Pemkot Cilegon melalui pihak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) sedang menggodok payung hukum pemberian punishment atau hukuman bagi aparatur sipil negara (ASN) yang indisipliner tersebut. Bentuknya berupa Peraturan Wali Kota (Perwal). Perwal tersebut ditargetkan rampung pekan ini. "Pembentukan perwal tersebut, masih digodok tim perumus," kata Kepala BKPP Kota Cilegon Mahmudin, akhir pekan kemarin.
    Hasilnya, ujar dia, akan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Wakil Wali Kota Cilegon, dan Wali Kota Cilegon. "Setelah lapor ke bu sekda, nanti mungkin ekspos terakhir di pak wakil, baru nanti finishing ke pak wali. Jadi, Insya Allah minggu depan (pekan ini) sudah jadi," ucapnya.

    Ia mengatakan, punishment yang sedang digodok saat ini hukuman bagi yang tidak apel pagi mendapat potongan tunjangan sebesar 1 persen, lalu pulang cepat 1 persen. Kemudian, tidak hadir dipotong sebesar 3 persen. Tidak hadir dalam acara PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) dan PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional) sebesar 5 persen. Jika sakit lebih dari tiga hari itu juga kena punishment. "Ini baru draft, karena butuh persetujuan beliau (Wali Kota Cilegon)," tuturnya. Menurut dia, potongan tunjangan untuk acara PHBN dan PHBI lebih besar dibandingkan apel pagi, sebab acara tersebut merupakan undangan langsung yang diberikan oleh Wali Kota Cilegon. Apalagi, hal tersebut merupakan kegiatan insidental. "Jika sakit yang penting ada surat dokter, itu kami hilangkan sanksi. Tapi, dengan ketentuan surat dokter itu hanya 3 hari, jika seminggu terpaksa kami potong," katanya. (H-43)***

  • 22 Mar 2017 13:46 WIB

    Samsat Kaji Pendapatan SIPA

    CILEGON, (KB).- Pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Kota Cilegon mulai mengkaji untuk menarik pendapatan dari sektor surat izin pengambilan air (SIPA) permukaan. Jika hal tersebut dapat

  • 22 Mar 2017 13:45 WIB

    ”Landscape” Gedung Satpol PP Cilegon Rp 1,2 M

    CILEGON, (KB).- Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Cilegon sedang melakukan penyelesaian pembangunan Gedung Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon. Tahun ini,

  • 21 Mar 2017 14:29 WIB

    Sering Keluar Kota, Kinerja Sekwan Kota Cilegon Disorot

    CILEGON, (KB).- Kinerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Kota Cilegon, Didi Sukriadi disorot anggota dewan setempat. Sebab, ia dinilai terlalu sering keluar kota. Beberapa wakil

  • 21 Mar 2017 14:27 WIB

    Staf Ahli Protes

    CILEGON, (KB).- Sejumlah staf ahli fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Tenaga Ahli Fraksi kecewa terhadap kinerja Sekretariat DPRD

  • 20 Mar 2017 12:47 WIB

    Disesalkan,

    CILEGON, (KB).- Kalangan anggota Dewan Perwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon menyesalkan gagalnya groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Terminal Laut

  • 20 Mar 2017 12:46 WIB

    Pelayanan Publik Perlu Dibenahi

    CILEGON, (KB).- Standar pelayanan publik pada beberapa dinas pelayanan teknis di Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dinilai perlu banyak perbaikan. Hal itu terlihat berdasarkan satu dinas pelayanan

  • 18 Mar 2017 10:36 WIB

    ”Groundbreaking” Terminal Laut Batal, Menhub Minta Pelabuhan Warnasari Dikaji Ulang

    CILEGON, (KB).- Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) menggelar acara groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Terminal Laut Warnasari, batal.

  • 18 Mar 2017 10:35 WIB

    Terkait Sengketa Gusuran di Cikuasa, Pemkot Cilegon Tunggu Putusan PTUN

    CILEGON, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon sedang menunggu hasil keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ini terkait upaya banding atas kekelahan di Pengadilan Negeri (PN)

2. Ads 125 x 125