Selasa, 12 Desember 2017

Serapan Anggaran Baru 50%

PANDEGLANG, (KB).- Serapan anggaran tahun 2017 baru mencapai 50 persen atau setengahnya dari total APBD Rp 2,5 triliun. Meski tinggal bersisa dua bulan lagi, Pemkab Pandeglang optimistis bisa
mengejar target serapan anggaran secara optimal.  Namun sejumlah pihak pesimistis serapan anggaran akan optimal, karena saat ini sudah memasuki bulan ke-10.

Meski serapan rendah menjadi silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran besar, namun masyarakat tidak akan menikmati hasil pembangunan. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang Ramadani membenarkan saat ini serapan anggaran baru mencapai 50 persen. Hal tersebut terjadi karena baru selesai proses lelang di sejumlah dinas. “Kendalanya memang dalam proses lelang, kan pemenang lelang baru kemarin-kemarin. Progres pembangunan di lapangan baru berjalan, dan mereka baru mengambil uang mukanya untuk menarik belanja modal,” kata Ramadani kepada Kabar Banten, Selasa (10/10/2017).

Menurut dia, lemahnya penyerapan anggaran tersebut terjadi di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP).
“Nilai pagu anggarannya besar, seperti lima OPD. Untuk itu, kita terus melakukan komunikasi dengan mengirimkan surat, agar cepat melakukan penyerapan anggaran,” tuturnya.

Sementara itu, lanjut Ramadani, kalau untuk penyerapan belanja tidak langsung berjalan lancar, seperti anggaran rutin untuk gaji pegawai dan tunjangan. “Kalau untuk belanja tidak langsung berjalan normal setiap bulannya, cair seperti biasa. Tetapi kalau untuk belanja langsung, belanja modal barang dan jasa, tingkat serapannya masih lemah,” ucapnya. Meski begitu, Ramadani optimistis pada akhir tahun anggaran sekitar akhir bulan Desember anggaran bisa terserap optimal. “Kita optimistis lah, mudah-mudahan bisa terserap optimal ,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Pandeglang, Iing Andri Supriadi mengatakan, pemerintah daerah agar bisa mengoptimalkan serapan anggaran, salah satunya anggaran bersumber dari bantuan pusat. “Pemkab harus optimalkan serapan anggaran dari pusat, sebab kalau tidak terserap, kita terancam tidak akan mendapatkan bantuan lagi. Untuk itu, dinas terkait yang mengelola bantuan pusat agar memaksimalkan serapan anggaran,” ujarnya.

Ketua Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI), M Abdurrochim menyayangkan dengan posisi masih rendahnya serapan anggaran tahun 2017. Padahal, saat ini sudah memasuki akhir tahun, jika tidak cepat, anggaran terancam tidak terserap. “Selama ini, Pemkab selalu meminta bantuan ke pusat, tetapi setelah mendapatkan anggaran malah kesulitan untuk menyerapnya. Ini harus menjadi perhatian Pemkab, agar tahun depan serapan anggaran bisa lebih maksimal,” katanya. (IF)***


Sekilas Info

Pengembang Keluhkan PKL Sub Terminal

Direktur PT Taman Sari Raya selaku pengembang Pasar Menes, Usman, mengeluhkan pedagang kaki lima (PKL) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *