Rabu, 20 September 2017

Sengketa Lahan Pulau Sanghyang: Perusahaan tak Hadir, Upaya Mediasi Gagal

SERANG, (KB).- Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang memediasi masyarakat Pulau Sanghyang, Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang dengan pihak PT Pondok Kalimaya Putih (PKP) yang bersengketa lahan, gagal. Hal tersebut, karena pihak perusahaan tidak hadir memenuhi undangan Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa untuk bermusyawarah bersama masyarakat, Selasa (12/9/2017).

Pantauan Kabar Banten, perwakilan warga Pulau Sanghyang hadir didampingi kuasa hukum mereka dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Banten. Dalam kegiatan tersebut hadir juga perwakilan dari pihak Dinas Pajak, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perizinan, Kepala Bagian Hukum, Kabag Kesbangkpol, Kepala Desa Cikoneng, dan Bappeda.

Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa mengatakan, dalam hal tersebut, pemkab mencoba memfasilitasi untuk memusyawarahkan permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat dan PT PKP. “Kami mencoba mencari titik temu. Tapi, sayang dari pihak PT PKP tidak dapat hadir. Pihak perusahaan membalas surat undangan yang kami tujukan ke PT PKP, disurat itu kuasa hukum perusahaan menyatakan, bahwa mereka belum mendapat kuasa dari direktur PT PKP dasar untuk mewakili perusahaan di agenda rapat, Selasa (12/9/2017),” ujarnya.

Menurut dia, pihak perusahaan juga memberikan informasi terkait permasalahan tersebut yang sedang ditangani pihak Polda. “Informasinya Polda sedang melakukan penyelidikan yang diduga terkait penyerobotan tanah. Maka, perusahaan menunggu hasil penyelidikan yang sedang dilakukan pihak Polda. Atas dasar itu, mereka tidak hadir di undangan musyawarah ini. Tadinya kami ingin musyawarahkan, tapi kalau satu pihak tidak datang sulit,” ucapnya.

Dengan tidak hadirnya salah satu pihak, tutur dia, belum ada solusi untuk penyelesaian masalah tersebut, sehingga pihaknya akan mencoba merumuskan kembali langkah-langkah yang terbaik untuk menghadirkan semua pihak dan bermusyawarah. “Tanpa kehadiran perusahaan tidak akan ada titik temu. Kami ingin menyelesaikan secara musyawarah, tapi salah satu pihak tidak hadir. Kami sudah upayakan musyawarah dan persoalannya perusahaan ini bukan dengan masyarakat, tapi dengan pemkab juga, karena kewajiban dia untuk lunasi PBB-nya belum.

Informasinya perusahaan punya tunggakan PBB sampai sekitar Rp 5 miliar, ini tunggakan serius. Nanti kami rumuskan bagaimana solusi terbaik untuk penyelesaian masalah masyarakat ini,” katanya. Ia menuturkan, karena belum ada titik temu, maka pihaknya akan mengundang kembali pihak perusahaan. “Pada prinsipnya kami komitmen untuk membantu menyelesaikan masalah ini, karena di Pulau Sanghyang itu masyarakat kami dan kami akan beri perlindungan dengan proporsi yang sesuai,” ujarnya.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Nazron mengatakan, baru mengetahui permasalahan terkait Pulau Sanghyang setelah warga datang ke kantor BPN. “Karena, saya baru ditugaskan di BPN Kabupaten Serang, jujur saya baru tahu permasalahan tentang Pulau Sanghyang setelah didatangi warga dan langsung saya minta staf untuk menelusuri datanya,” ucapnya. Ia mengatakan, BPN Pusat pada 2012 sudah menyatakan, bahwa tanah bersertifikat HGB di Pulau Sanghyang merupakan tanah telantar, karena sejak diberikan HGB berlum dimanfaatkan sesuai pengajuan perizinannya oleh perusahaan. Tetapi, kemudian pihak PT PKP melakukan upaya hukum dan dimenangkan pihak PT PKP dan penetapan sebagai tanah telantar dibatalkan.

“Dalam hal ini, kami tidak berpihak ke siapa pun, karena kami dalam hal ini hanya menyampaikan data-data yang ada di kami. PT PKP punya izin lokasi dari BKPMD Jawa Barat pada 1994 seluas 780 hektare dan yang diberikan HGB 189 hektare,” tuturnya. Kepala Desa Cikoneng, Nurwahdini menuturkan, dalam permasalahan tersebut, seolah-olah masyarakat Pulau Sanghyang menyerobot lahan perusahaan, padahal masyarakat tidak menyerobot.

“Masalah tanah milik PT PKP, masyarakat tidak pernah mengakui tanah itu, kenapa keberadaan masyarakat dipersoalkan, sebenarnya keinginannya masyarakat kami ini keluar, kemudian mungkin dikuasai semua oleh perusahaan, masyarakat tidak mempermasalahkan mereka, tapi jangan ganggu masyarakat. Harusnya perusahaan datang untuk musyawarah dengan wakil bupati dan masyarakat, tapi ini tidak hadir. Perusahaan ini ke kami juga susah koordinasi,” katanya. Perwakilan warga Pulau Sanghyang, Desa Cikoneng, Emil mempertanyakan tindakan pihak PT PKP yang melaporkan warga Pulau Sanghyang ke pihak kepolisian dengan dugaan penyerobotan lahan. “Kami warga yang lebih dulu menempati Pulau Sanghyang tahu batas mana saja yang milik PT PKP dan mana tanah ulayat yang di tempati warga. Kami punya data-data aslinya,” ucapnya. (H-40)***


Sekilas Info

Bupati Akui Ada Keterlambatan Penanganan, Rehab SDN Bugel Capai Rp 578 Juta

SERANG,(KB).- Anggaran rehab tiga ruang kelas rusak SD N Bugel, di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *