Selasa, 12 Desember 2017
Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (6/12/2017).*

Presiden Serahkan DIPA 2018, Banten Dijatah Rp 15,9 T

JAKARTA, (KB).- Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2018 kepada seluruh kementerian, lembaga, dan seluruh gubernur se-Indonesia. Salah satunya Provinsi Banten yang menerima dana transfer sebesar Rp 15,9 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Provinsi Banten sebesar Rp 4,170 triliun, Kabupaten Lebak Rp 1,839 triliun, Kabupaten Pandeglang Rp 1,900 triliun, Kabupaten Serang Rp 1,850 triliun. Kemudian, Kabupaten Tangerang Rp 2,062 triliun, Kota Cilegon Rp 852 miliar, Kota Tangerang Rp 1,426 triliun, Kota Serang Rp 868 miliar, dan Kota Tangerang Selatan Rp 944 miliar, dana transfer sebesar Rp 4,170 triliun.

Gubernur Banten Wahidin Halim hadir dalam penyerahan yang digelar di Istana Bogor, Rabu (6/12/2017). Turut mendampingi gubernur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Hudaya Latuconsina mengatakan, alokasi dana tersebut terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, DAK Fisik/non fisik, juga terdapat dana insentif daerah untuk 5 kabupaten/kota, antara lain Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Dan terhadap empat kabupaten di Provinsi Banten, mendapat dana desa,” ujar Hudaya, dalam siaran pers yang diterima Kabar Banten.

Ia merinci, untuk dana bagi hasil di antaranya untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 2,080 triliun. Kemudian dana alokasi khusus (DAK) kategori regular antara lain untuk pendidikan, kesehatan, Keluarga Berencana, serta kelautan dan perikanan. Sementara, kategori DAK penugasan, terdiri dari pendidikan SMK, pembangunan jalan dan pembangunan energi skala kecil dan menengah, serta lingkungan hidup dan kehutanan (LHK). “Untuk DAK non fisik itu dana BOS Rp 2,080 triliun, dana tunjangan profesi guru PNSD Rp 205,5 miliar, dana tambahan penghasilan PNSD Rp 213 juta.

Kemudian bantuan operasional kesehatan dan bantuan operasional KB sebesar Rp 1,7 miliar. Kegiatan kapasitas kompetensi dan koperasi UMKM Rp 1 miliar, dan layanan administrasi kependudukan Rp 1,4 miliar,” ucapnya. Hudaya mengatakan, Presiden Jokowi dalam arahannya menekankan dalam pelaksanaan pembangunan harus fokus, dan meminta agar menyangkut pelayanan dasar wajib untuk mendapat perhatian serius. Terutama pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Belanja harus dilakukan secara efektif dan efisien.

“Penyerahan DIPA 2018 adalah proses formalnya. Sementara angka-angka tersebut sudah menjadi bagian yang terintegrasi dalam APBD TA 2018 di daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota,” tutur Hudaya. Ia menuturkan, dana transfer tersebut akan mulai masuk kas daerah pemerintah daerah per Januari. “Dan semua sesuai pembagian per triwulan. Karena pemerintah daerah juga ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan terkait administrasi laporannya agar realisasi untuk mempercepat penyaluran berikutnya,” katanya.

Hudaya mengatakan, setelah ini gubernur berencana mengundang bupati/wali kota untuk menyampaikan DIPA tersebut. “Nanti bersama dengan Kanwil Dirjen Pembendaharaan. Waktunya laga dibahas. Nanti gubernur ingin minta rencana program dana yang teralokasikan ini. Mau buat apa saja sih bupati/wali kota dengan dana itu, begitu,” ujar Hudaya. Selain itu, pada pertemuan nanti juga akan diserahkan DIPA APBD Banten 2018 bagi kabupaten/kota.”Termasuk bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota. Nanti diagendakan sekitar pertengahan Desember,” tuturnya. (RI)*** 

Alokasi APBN 2018

Pemprov Banten Rp 4,170 triliun
Kabupaten Lebak Rp 1,839 triliun
Kabupaten Pandeglang Rp 1,900 triliun
Kabupaten Serang Rp 1,850 triliun
Kabupaten Tangerang Rp 2,062 triliun
Kota Cilegon Rp 852 miliar
Kota Tangerang Rp 1,426 triliun
Kota Serang Rp 868 miliar
Kota Tangerang Selatan Rp 944 miliar


Sekilas Info

honorer kelurahan

Aktivis Nilai Perlindungan HAM Belum Ditegakkan

SERANG, (KB).- Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional diwarnai aksi unjuk rasa aktivis mahasiwa yang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *