Jumat, 24 November 2017

PPID Dindikbud Sosialisasi ke Sekolah

SERANG, (KB).- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten berkeliling ke SMA dan SMK Negeri di daerah itu. Tenaga Ahli PPID dan Kehumasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Achmad Nashrudin, mengatakan kegiatan itu untuk memberikan sosialisasi tentang hak dan kewajiban sekolah di yang jumlahnya mencapai 240, terdiri atas 148 SMAN, 75 SMKN, dan 7 sekolah khusus.

Dikemukakan, seusai perintah UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Badan Publik harus terbuka dan transparan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan negara, baik yang didanai oleh APBN maupun APBD, sebagian atau seluruhnya. Kegiatan itu juga terkait dengan amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam lampirannya menyebutkan bahwa manajemen sekolah tingkat Menengah dan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Sebagai konsekuensinya, Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi khususnya dalam kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten berkewajiban melaksanakan ke dua UU tersebut. “Pada saat bersamaan, sekolah tingkat SMA dan SMK Negeri khususnya, saat ini sedang disibukkan dengan permohonan informasi publik dari pemohon perorangan,” katanya.

Sesuai perintah UU, kata dia, jika tidak dipenuhi selama 10 hari kerja, dan 30 hari kerja keberatan, permohonan itu akan berujung pada sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Banten.
Oleh sebab itu, kata dia, PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menggelar roadshow. Tujuannya, untuk memberikan sosialisasi tentang hak dan kewajiban sekolah.

Sasaran sosialisasi, yakni para kepala sekolah. Dengan demikian, kepala sekolah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai Badan Publik, dan sebagai PPID Pembantu sesuai Surat Keputusan Gubernur No. 489.1/Kep. 113-Huk/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

“UU No. 14 tahun 2008 ini sudah lama berlaku, sejak 2010. Namun kesadaran akan kewajiban Badan Publik masih rendah. Jika karena mereka tidak tahu, masih bisa difahami. Akan tetapi jangan sampai hal ini jadi alasan pihak sekolah yang notabene sebagai Badan Publik bahkan sebagai PPID Pembantu, lalai untuk melayani permohonan informasi public,” katanya. (Syair)*


Sekilas Info

UIN SMHB Sediakan Beasiswa Tahfidz

SERANG, (KB).- Pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten (SMHB) menawarkan beasiswa melalui program …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *