Sabtu, 18 November 2017
pilkades serentak pandeglang

Pilkades Serentak: DPMPD Pandeglang Bentuk Tim Pencari Fakta

PANDEGLANG,(KB).- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) segera membentuk tim pencari fakta untuk menelusuri hasil Pilkades delapan desa yang diduga bermasalah. Hingga kemarin sore , pihak DPMPD telah menerima laporan dari delapan desa yang menyampaikan dugaan kecurangan Pilkadesa serentak yang digelar 5 November 2017.

Ke delapan desa yang diduga bermasalah dalam Pilkadesa, diantaranya Desa Gunung Putri Kecamatan Banjar,  Bangkonol Kecamatan Koroncong, Pasireurih Kecamatam Cisata, Montor Kecamatan Pagelaran, Senang Sari Kecamatan Pagelaran, Ciburial Kecamatan Cimanggu, Desa Cikumbueun Kecamatan Mandalawangi, dan Purwaraja Kecamatan Menes.

Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang Taufik Hidayat mengatakan, secara umum laporan yang disampaikan delapan desa, yakni dugaan keberpihakan pihak panitia Pilkades kepada salah satu calon, serta dugaan pelanggaran terhadap Peraturan bupati (perbup). Selain itu ada laporan menyebutkan banyak asyarakat yang tidak bisa memilih. “Sampai sore ini kami menerima delapan aduan dari masyarakat, khususnya desa yang menyisakan masalah Pilkades. Kami akan segera membahasa persoalan itu dalam rapat evaluasi Pilkades,” Taufik, kepada Kabar Banten, Senin (13/11/2017).

‎Untuk menyelesaikan masalah laporan Pilkades, pihaknya akan membentuk tim pencari fakta. Tim ini nanti akan melaksanakan tugas untuk investigasi menelususi kebenaran Pilkada. Jika ada  pihak yang merasa tidak puas, silahkan mengambil jalur hukum. “Kalau dalam Perbub, bahwa keputusan panitia itu tidak bisa diganggu gugat, sehingga jika ada pihak yang tidak puas silahkan menempuh jalur hukum,” katanya. Menurutnya, jika ada pihak menemukan bukti  pidana bisa langsung  ke Pengadilan, dan kalau perdata ke PTUN. Tetapi itu prosesnya akan cukup lama. Meski begitu, laporan itu tidak akan menghambat proses pelantikan kepala desa,” katanya.

Sementara itu,  Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Habibi Arafat mengatakan, dengan adanya persoalan itu,  pihaknya akan segera melakukan evaluasi dengan DPMPD terakit isi Perbup yang dinilai tidak sesuai fakta dilapangan. “Kita banyak mendapatkan pengaduan terkait pelaksanaan Pilkades. Untuk itu,  secepatnya akan kami evaluasi. Jika kami menemukan ada ketidaksesuaian, kenapa tidak Perbup direvisi. Sebab kita  tidak mengharapkan adanya hak masyarakat sampai tidak terakomodasi. Sehingga , kita berharap Perbup  harus tegas,” tuturnya.

Sementara itu,  calon Kades Montor Kecamatan Pagelaran Irsad mengatakan, dalam proses demokrasi di desanya tidak dijalankan baik oleh panitia. Sebab, dalam proses Pilkades tersebut, peran panitia tidak difungsikan. Namun, diambil alih oleh Badan Permusawaratan Desa (BPD). Padahal ketua dan anggota tersebut berpihak kepada salah satu ‎calon.

“Kita mengadukan ke Polres terkait adanya dugaan penyalah gunaan wewenang, dan adanya politik uang. Selain mengadukan masalah itu ke penegak hukum, DBMPD, Bupati, kami akan menindaklanjuti ke PTUN,”

‎Irsad mengarakan, ada sekitar 700 warganya tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih. Sebab, panitia membatasi warga untuk menyalurkan hak suaranya. “Waktu itu panitia memberhentikan pencoblosan pukul 14.00. padahal antrean pemilih masih banyak. Sehingga banyak warga yang tidak menyalurkan hak suaranya. Hal ini jelas , panitia sudah melanggar Perbub,” kata Irsad. (IF)***


Sekilas Info

Dewan Soroti Nota RAPBD Pandeglang 2018

PANDEGLANG, (KB).- Sejumlah fraksi di DPRD Pandeglang menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota Raperda APBD 2018 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *