Jumat, 24 November 2017

Persediaan Beras di Banten Aman

SERANG, (KB).- Persediaan kebutuhan pokok khususnya beras di wilayah Banten selama Januari sampai Juni 2017 mencapai 166.286 ton, sehingga untuk kebutuhan masyarakat jelang Puasa Ramadan hingga lebaran masih aman. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid di Serang, Kamis (18/5/2017), mengatakan, berdasarkan hasil pantauan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di sejumlah titik distribusi dan penggilingan padi serta Bulog Divre DKI-Banten, persediaan beras di Banten mencukupi hingga lebaran, termasuk untuk kebutuhan zakat fitrah.

“Kami bersama tim Wantimpres sudah memantau ketersediaan beras ke sejumlah titik. Alhamdulillah persediaan kebutuhan pokok beras di Banten aman,” kata Agus M Tauchid usai mendampingi Tim Wantimpres yang dipimpin Mayjen TNI (Pur) IGK Manila melakukan peninjauan ke Pasar Induk Rau di Kota Serang. Ia mengatakan, kalaupun ada kendala kelangkaan atau kenaikan harga di lapangan, karena rantai distribusi dipengaruhi persoalan infrastruktur, iklim dan pengaruh lainnya.

Namun demikian, berdasarkan hasil pantauan di Pasar Induk Rau Kota Serang, ketersediaan dan juga harga beras masih relatif stabil. Ia mengatakan, pantauan ketersediaan pangan yang dilakukan Distanak Banten, Dinas Perdagangan dan Wantimpres, untuk mengantisipasi naiknya permintaan dan jalur distribusi pangan menjelang bulan Ramadan. Hasil pantauan tersebut nantinya akan disampaikan kepada presiden sebagai pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan jika ditemukan adanya kendala-kendala. “Selain ke Pasar Induk Rau, Wantimpres juga memantau langsung ke penggilingan padi di sejumlah titik di Kabupaten dan Kota Serang.

Menurut Agus, dalam kunjungannya tersebut, Wantimpres juga berjanji akan memperjuangkan agar Bulog Banten berdiri sendiri, tidak bergabung dengan DKI untuk memudahkan dan mendekatkan rentang kendali. Selain pertimbangan tersebut, areal sawah juga ada di Banten akan memudahkan untuk melakukan langkah terobosan yang efisien dan efektif dalam produksi dan distribusi beras.
“Selama ini beras dari Banten dibeli dan dibawa keluar daerah. Setelah dikemas dan dibranding, dijual lagi ke daerah lain. Kenapa tidak bisa langsung dari Banten saja,” katanya.

Wantimpres juga menekankan kepada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten agar bisa mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Langkah tersebut dilakukan dengan cara membuat Perda turunan dari Perda yang dikeluarkan Pemprov Banten terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). “Fungsi infrastruktur irigasi juga jangan sampai degradasi, sehingga konservasi daerah hulu menjadi hal yang sangat penting,” tutur Agus. Dalam kesempatan tersebut, masukan lainnya yang disampaikan mengenai revitalisasi pasar tradisional, membangun pusat ditribusi pangan serta pelabuhan pertanian di Provinsi Banten. (H-32/Ant)***


Sekilas Info

18 Ulama Banten Dikirim ke Munas NU

SERANG, (KB).- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Provinsi Banten mengirim sebanyak 18 ulama ditambah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *