Sabtu, 18 November 2017

Perlu Dikaji Ulang, Komisi X: Jangan Paksakan UNBK

SERANG, (KB).- Komisi X DPR RI meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak memaksakan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di seluruh daerah. Hal tersebut karena berkaitan dengan kesiapan sarana prasarana yang belum memadai di daerah, salah satunya di Banten.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ferdiansyah saat kunjungan kerja dalam rangka masa persidangan 1 tahun sidang 2017-2018, di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Senin (13/11/2017). Kunker tersebut diterima Gubernur Banten Wahidin Halim dan jajaran OPD terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Dinas Pariwisata.

Ferdiansyah mengungkapkan, sampai saat ini kebijakan pelaksanaan UNBK masih menjadi catatan di semua daerah. Salah satunya persoalan internet dan arus listrik hingga tenaga pengawas yang belum memadai. “Wilayah di Indonesia termasuk Banten ini banyak lembahnya. Sehingga kondisi ini menjadi konsekuensi adanya daerah blank spot. Jadi 3 hal ini mendasari UNBK jangan dipaksakan secara menyeluruh,” kata Ferdiansyah yang juga ketua rombongan ini.

Komisi X juga meminta agar pelaksanaan UNBK tetap mempertahankan sistem offline. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi persoalan kegagalan dalam pelaksanaan ujian. Apalagi di sejumlah daerah di Indonesia masih banyak ditemukan yang belum terakses fasilitas internet.

Senada dikatakan Wakil Ketua Komisi X lainnya Fikri Abdul Faqih. Bahkan menurutnya, kemendikbud perlu mengkaji ulang soal UNBK tersebut. “Saya dengar di provinsi-provinsi lain juga mengeluhkan soal UNBK ini. Sebaiknya dikaji ulang saja,” katanya. Tak hanya soal UNBK, menurutnya peralihan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota juga perlu dikaji ulang. Soalnya, banyak provinsi mengeluhkan hal tersebut.

“Susahnya menginventarisasi P3D SMA/SMK, saya dengan semua provinsi begini. Tidak begitu berbahagia dengan peralihan SMA/SMK. Yang ada malah repot. Masak ada pendapatan (guru) yang malah jadi berkurang karena peralihan kewenangan ini. Saya kira ini valid, fakta di lapangan seperti ini. Termasuk soal guru honorer siapa yang mengcover? Saya minta Kemendikbud untuk mengkaji ulang,” ucap Fikri.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, E. Kosasih Samanhudi menyambut baik atas kesepahaman Komisi X DPR RI atas kebijakan UNBK. Ia mengakui Banten termasuk daerah yang masih menghadapi persoalan kesiapan SDM, sarana dan prasarana dalam kegiatan UNBK.  “Makanya UNBK ini melalui kebijakan Pak Gubernur, diadakan komputer di tahun anggaran 2017 perubahan ini. Tapi ini juga belum semua mengover semua sekolah. Tapi paling tidak untuk sekolah induk, karena tidak semua sekolah harus punya komputer untuk bisa ikut UNBK,” ujarnya.

Pemprov Banten berharap agar Kemendikbud bersabar dalam mewajibkan pelaksanaan UNBK di daerah. Sehingga secara bertahap pihaknya terus menyiapkan segala kebutuhan dan peningkatan SDM guna menghadapi pelaksanaan UNBK. “Kami berharap Komisi X DPR RI bisa mengawal ini, agar soal UNBK ini tidak menjadi wajib semua daerah. Karena kami saja harus terus menyiapkan saprasnya,” kata Kosasih.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Banten Wahidin Halim juga kembali menyatakan tidak setuju dengan kebijakan peralihan kewenangan SMA/SMK tersebut. “Saya sebenarnya secara pribadi tidak setuju dilimpahkan. SMA/SMK itu sudah baik (ditangani) oleh kabupaten/kota. Saya lebih setuju SMA/SMK tetap menjadi kewenangan kabupaten/kota,” tuturnya. (RI)***


Sekilas Info

“Sepatu Orang Lain” Buku Karya Wanita Banten Dibedah di Swiss

Kita hanya mampu membeli tas tangan seharga lima ratus ribu rupiah. Ketika kawan kita membeli …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *