Selasa, 17 Oktober 2017

Perizinan tak Jelas, Dishub Sebut Gojek Mirip Hantu

CILEGON, (KB).- Aparat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon mengkritisi keberadaan PT Gojek Indonesia, perusahaan ojek berbasis teknologi informasi yang kini beredar di Kota Cilegon. Salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Cilegon tersebut menyebut Gojek ibarat hantu, karena status perusahaan dan perizinannya di Kota Cilegon tidak jelas.

Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dishub Kota Cilegon, Uteng Dedi Apendi menilai, sebutan hantu cocok disematkan kepada PT Gojek Indonesia. Sebab, di mata Pemkot Cilegon, izin usaha PT Gojek Indonesia di kota baja tidak jelas. “Ini perusahaan apa, tiba-tiba saja ada di Cilegon. Tidak tahu perizinannya untuk apa. Jasa antar orangkah atau antar barang, tidak jelas,” katanya saat menghadiri rapat koordinasi penyelenggaraan para pelaku angkutan umum konvensional maupun angkutan berbasis aplikasi, di Ruang Rapat Wali Kota Cilegon, Selasa (10/10/2017).

Saat itu, Pemkot Cilegon bermaksud mempertemukan perwakilan tukang ojek pangkalan dengan manajemen PT Gojek Indonesia. Ini menyikapi persoalan persaingan usaha transportasi, di mana para tukang ojek pangkalan di Kota Cilegon merasa terganggu oleh keberadaan Gojek. Hadir dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Cilegon, Sari Suryati, Asda II Setda Pemkot Cilegon, Beatrie Noviana, Staf Ahli Bidang Sosial, SDM, dan Kemasyarakatan, Erwin Harahap, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon, Buhori.

Hadir juga perwakilan Dishub Kota Cilegon, Satlantas Polres Cilegon, dan 10 perwakilan tukang ojek pangkalan di Kota Cilegon, sedangkan perwakilan PT Gojek Indonesia tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Oleh karena itu, Pemkot Cilegon mengagendakan kembali pertemuan tersebut, Kamis (12/10/2017). Ia dalam pertemuan tersebut mengatakan, pada dasarnya kendaraan roda dua tidak masuk ke dalam kategori bisnis transportasi angkutan manusia dan barang. Oleh sebab itu, pihak Dishub Cilegon tidak melihat persoalan antara tukang ojek pangkalan dengan gojek sebagai persaingan usaha transportasi.

“Baik tukang ojek dan Gojek, sebetulnya tidak bisa disebut usaha transportasi. Sebab, di dalam undang-undang transportasi menyatakan, roda dua tidak termasuk dalam kategori kendaraan transportasi. Maka itu, kami melihat persoalan ini dari sisi perizinan,” ujarnya. Ia mempertanyakan dasar hukum keberadaan Gojek di Kota Cilegon. Sebab, secara administrasi, PT Gojek Indonesia bisa disebut tidak pernah ada di Kota Cilegon. “Kantornya di mana, izinnya apa, bayar pajak atau tidak, kontribusi ke Pemkot Cilegon seperti apa. Itu semua tidak ada kan. Tapi, wujudnya memang ada, keluyuran di Kota Cilegon setiap hari. Makanya, saya bilang, Gojek itu mirip hantu atau jelangkung. Datang tak diundang, pergi tak diantar,” tuturnya.

Terkait hal tersebut, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Cilegon, Bayu Panatagama membenarkan, jika PT Gojek Indonesia tidak memiliki izin usaha apapun di Kota Cilegon. “Izin PT Gojek Indonesia itu ke Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) RI. Izin yang digunakan hanya izin aplikasinya,” katanya. Sehubungan itu, Pemkot Cilegon akan melayangkan surat rekomendasi terkait peninjauan ulang undang-undang transportasi kepada pemerintah pusat. Ini untuk memperjelas status keberadaan ojek berbasis teknologi informasi. “Keberadaan ojek daring belum tercantum dalam undang-undang transportasi. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, kami akan mengajukan usulan revisi undang-undang itu,” ujarnya.

Pada bagian lain, Adi Kurniawan, perawakilan ojek pangkalan Pondok Cilegon Indah (PCI) mengatakan, pertemuan kemarin belum memuaskan pihaknya. Ia kecewa, karena perwakilan dari ojek daring tidak hadir dalam pertemuan tersebut. “Pertemuan tadi tidak ada hasil apa-apa, ojek daring masih bebas berkeliaran. Kami malah akan dipertemukan lagi,” ucapnya. Tuntutan dari pihaknya, adalah menyetop operasional ojek daring di Kota Cilegon. Namun begitu, pihaknya juga masih menunggu kebijakan Pemkot Cilegon. “Kalau nantinya ada pembatasan, seperti apa pembatasannya. Kalau tetap saja kami dirugikan, kami menolak,” tuturnya. (AH)***


Sekilas Info

Daftar Di KPUD, Golkar Cilegon Unjuk KekuatanKekuatan

CILEGON, (KB).- DPD II Partai Golkar  Kota Cilegon resmi mendaftar ke Kpud Kota Cilegon, bahkan partai …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *