Kamis, 19 Oktober 2017

Pergerakan Buruh Dinilai Masih Politis

CILEGON, (KB).- Penyidik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten mengimbau, agar Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, dan Umum (F-SPKEP) segera mendaftarkan gugatan terhadap PT Indoferro terkait masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dilakukan pihak perusahaan tersebut. Mereka menyayangkan pergerakan para buruh yang masih berkutat pada jalur politis.

Hal tersebut diungkapkan Penyidik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Rahmatullah. Menurut dia, belum adanya upaya untuk mendaftarkan gugatan ternyata menguntungkan pihak PT Indoferro. “Kami melihat, pergerakan para buruh masih berkutat di jalur politis. Sementara, jalur sebenarnya sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) belum ditempuh,” katanya.

Jalur secara politis yang dimaksud, ucap dia, yakni meminta surat kesepakatan kepada kepala daerah. Di mana pihak F-SPKEP sempat mendatangi Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi untuk membuat kesepakatan wali kota, beberapa waktu lalu. “Sebagai warga negara, meminta dukungan kepala daerah itu sah-sah saja. Hanya saja, itu kan di jalur politis. Sementara, untuk PHI sudah ada aturannya, sesuai UU Nomor 2 Tahun 2004,” ujarnya.

Ia menuturkan, pada UU Nomor 2 Tahun 2004 disebutkan, bahwa buruh seharusnya terlebih dahulu mendaftarkan gugatan. Setelah itu, dilakukan bipartite dengan pihak perusahaan terkait, dilanjut dengan tripartite bersama pihak Disnaker, sehingga melahirkan anjuran dan risalah. “Anjuran dan risalah itulah nanti yang akan dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial. Nanti akan terjadilah pemeriksaan secara menyeluruh, apakah PHK terhadap buruh sesuai aturan. Jika itu terjadi, maka buruh akan diuntungkan. Haknya dapat terlindungi, bahkan ancaman pidana bisa ditujukan kepada manajemen PT Indoferro,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua F-SPKEP Kota Cilegon, Rudi Syahrudin membenarkan belum adanya pendaftaran gugatan kepada pihak Disnaker Kota Cilegon. Menurut dia, hal tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.  “Jika memang itu yang harus dilakukan, dalam waktu dekat kami akan mendaftar,” ujarnya.
Namun begitu, tutur dia, pergerakan untuk mendapatkan dukungan dari kepala daerah tetap dilakukan. Seperti halnya yang akan dilakukan hari ini (Kamis), meminta kesepakatan bersama dengan Gubernur Banten, Wahidin Halim terkait PHK sepihak yang dilakukan pihak PT Indoferro.  “Kami juga akan meminta pak gubernur mendukung buruh. Berkaitan dengan pencabutan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2017,” katanya. (Sigit/Job)***


Sekilas Info

bank banten Fasilitas Kredit Karya Guna

Bank Banten dan Pemkot Cilegon Bahas Kerja Sama

CILEGON, (KB).- Unsur Direksi Bank Banten menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, Selasa (17/10/2017). Dalam …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *