Sabtu, 18 November 2017

Pemprov Banten Butuh 1.500 ASN Baru

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi Banten masih kekurangan sekitar 1.500 aparatur sipil negara (ASN). Hal itu berdasarkan hasil analisis beban kerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Pemprov Banten Ade Ahmad Kosasih di Serang, Kamis (18/5/2017), mengatakan, Biro Organisasi Setda Pemprov Banten telah menggelar analisis beban kerja (ABK) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hasilnya, ternyata pemprov masih kekurangan tenaga aparatur sipil negara (ASN) yang jumlahnya mencapai sekitar 1.500 orang. “Biro Organisasi sudah punya peta di tahun 2016, kebutuhan pegawai itu sebenarnya 6.000. Jadi kekurangannya itu hanya sekitar 1.500 untuk provinsi,” kata Ade Ahmad Kosasih. Ia mengatakan, kekurangan pegawai itu murni untuk yang berstatus ASN, karena tenaga honorer tidak dihitung beban kerja. Ade mencontohkan Dinas Pendidikan (Disdik) saat ini memiliki sekitar 300 tenaga honorer, tapi yang tercatat di ABK hanya kekurangan sebanyak 42 ASN. “Tenaga honorer tidak dihitung. Walaupun ada sekitar 300 orang tapi beban kerjanya nol, yang dianggap di ABK cuma yang ASN,” ujarnya.

Meski sudah memiliki peta persebaran ASN di lingkungan Pemprov Banten, namun angka ideal terkait hal tersebut belum bisa didapat secara resmi. Sebab, Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Analisis Jabatan (Anjab) belum ditertibkan. “Perhitungan jumlah pegawai itu di ABK. Itu setelah Anjab. Setelah Pergub tentang Anjab diundangkan baru kami susun Pergub tentang ABK, baru ketahuan berapa jumlah ASN di provinsi yang ideal,” ucap Ade. Ia mengatakan, dalam Anjab itu ada kualifikasi pendidikannya, keterampilannya kemudian uraian tugas dan pekerjaannya apa.

Terkait dengan belum diterbitkannya Pergub tentang Anjab, kata dia, hal itu terjadi bukan karena adanya suatu kendala namun karena kehati-hatian dari Biro Hukum Setda Pemprov Banten. Pemprov menargetkan hal itu bisa selesai pada pertengahan tahun ini. “Pergub SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) Desember sudah kami selesaikan, simultan dengan itu pergub uraian tugas sama Anjabnya diteruskan. Hanya mungkin kehati-hatian dari Biro hukum. Jadi kalau dari Biro Organisasi sudah selesai, hanya mungkin Biro Hukum perlu kehati-hatian lebih cermat lagi. Pertengahan tahun insya Allah selesai,” tutur Ade. (Ant/Sutisna)***


Sekilas Info

Uang Rp 60 Juta Milik Panwaslu Digondol Maling

SERANG, (KB).- Kasus pencurian dengan modus pecah kaca terjadi di depan kantor Panwaslu Kabupaten Serang Jalan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *