Sabtu, 18 November 2017

Pemkot Cilegon Garap Perizinan Secara Daring

CILEGON, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mulai menggarap layanan perizinan berbasis daring atau online. Berbagai infrastruktur pendukung layanan perizinan tersebut sedang disiapkan, untuk mempermudah layanan perizinan di Kota Cilegon. Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Cilegon, Dana Sujaksani mengatakan, hal tersebut merupakan bagian dari rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Banten 2017.

Di mana KPK merekomendasikan layanan perizinan di Kota Cilegon segera dilakukan secara daring. “Ini rekomendasi KPK, tapi sebetulnya memang sedang kami kerjakan. Insya Allah selesai di November,” katanya saat dihubungi melalui telepon genggam, Ahad (22/10/2017). Menurut dia, persoalan tersebut akan dibahas dalam rapat ekspose konsultan terkait sistem pelayanan perizinan daring, Selasa (24/10/2017). Pada rapat tersebut akan dibahas mekanisme, berbagai lingkup perizinan daring, dan lain-lain. “Bila ada yang dinilai kurang, akan kami usulkan. Untuk konsultannya dari mana saya kurang hafal,” tuturnya.

Bersamaan dengan pembuatan layanan perizinan daring, Pemkot Cilegon juga akan melakukan pendelegasian perizinan dari kepala daerah ke DPMPTSP. Terkait hal tersebut, pemkot akan melakukan berbagai perubahan aturan. “Harus ada resisi regulasi, mulai dari SOP, perwal, SOTK, banyak lagi. Ini pun harus selesai November, perlu kerja keras bersama untuk mewujudkan ini,” ujarnya. Dinas teknis juga, lanjut dia, tidak akan lagi memiliki fungsi rekomendasi perizinan. Bahkan, para petugas terkait di masing-masing OPD akan standby di DPMPTSP. “Untuk status petugas nanti, saya kurang tahu. Apakah mutasi atau hanya BKO. Itu juga akan dibahas nantinya,” ucapnya.

Plt Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi menuturkan, pihaknya akan mengupayakan perubahan regulasi tersebut dengan cepat. Ini untuk mendukung program pendelegasian perizinan, untuk sukses sistem layanan perizinan daring. “Mengubah perwal bukan hal yang sulit. Ini semua sedang disusun, agar ke depan persoalan izin bisa dilakukan dengan mudah,” katanya. Ia mengatakan, akan menjalin memorandum of understanding (MoU) dengan Kota Bandung. Ini berkaitan dengan aplikasi sistem layanan perizinan daring milik kota tersebut yang akan dimanfaatkan Pemkot Cilegon.

“Insya Allah pada Selasa Selasa (24/10/2017), kami akan jalin MoU dengan Kota Bandung. Aplikasi apa saja yang akan diambil, nanti dikerjasamakan,” ujarnya. Pada bagian lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Cilegon, Ujang Iing siap mendukung program tersebut. Salah satunya dengan menyiapkan petugas-petugas yang selama ini menangani kajian perizinan. (AH)***


Sekilas Info

Guru Tingkatkan SDM Kota Cilegon

CILEGON, (KB).- Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi menilai, guru mempunyai andil besar dalam …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *