Rabu , Juni 28 2017 10:45 am
Home / PENDIDIKAN / Pelajar Tolak Penerapan ”Full Day School”

Pelajar Tolak Penerapan ”Full Day School”

SERANG, (KB).- Penerapan Full Day School atau sekolah 5 hari akan dilakukan pengkajian untuk diterapkan di SD/SMP. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Kota Serang, Lili Mutawali. Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Provinsi Banten menolak kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy yang akan menerapkan full day school (FDS) bagi sekolah-sekolah. Alasannya, kebijakan tersebut akan berdampak kepada keberlangsungan sekolah madrasah yang umumnya menggunakan waktu seusai pulang sekolah umum.

Ketua PW IPNU Provinsi Banten, Akbarudin mengatakan, kebijakan tersebut akan memengaruhi keberlangsungan madrasah yang berada di seluruh pelosok kampung dan desa. Kebijakan FDS, siswa dituntut sekolah sampai sore hari. Hal tersebut berdampak pada waktu untuk sekolah madrasah yang umumnya dilakukan pada sore hari,” katanya dalam rilis yang yang diterima Kabar Banten, Senin (12/6/2017).

Menurut dia, alasan ingin mengedepankan pendidikan karakter melalui penerapan FDS tidak relevan. Karena, pendidikan karakter dapat dikembangkan melalui penguatan Kurikulum 2013 (K13), bukan menambah jam belajar. “Kurikulum 2013 telah mengedepankan nilai-nilai pendidikan karakter yang terintegrasi dalam semua mata pelajaran,” ujarnya.

Berdasarkan kajian yang dilakukan IPNU, ungkap dia, K13 tidak menganut dikotomi antara ilmu dan akhlak. Semua bidang ilmu yang diajarkan dari pagi hingga jam pulang sekolah sudah mengedepankan bobot nilai agama. “Kalau ini didukung dan dimaksimalkan jauh lebih memberi nilai positif, ketimbang full day school yang digagas oleh Mendikbud,” ucapnya.

Selanjutnya, rencana penerapan FDS yang didasarkan pada alasan ingin menghindarkan anak-anak pergaulan bebas juga tidak berdasar. Karena, di kota-kota besar di Indonesia tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi, nilai-nilai, dan pendidikan agama yang sudah berlangsung selama ini. “Tidak semua orangtua peserta didik bekerja sehari penuh, di Banten masih petani dan nelayan yang separuh waktu dalam sehari tetap bersama dengan putra-putri mereka,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia menuntut, agar Mendikbud mengkaji ulang rencana kebijakan FDS. Pengkajian tersebut untuk mempertimbangkan kembali segala aspek positif dan negatif. “Rasanya tidak perlu diberlakukan kebijikan ini, harapannya kebijakan full day school dapat dikaji ulang. Kebijakan ini juga berdampak di Provinsi Banten,” katanya. (Sutisna/Job)***

Sekilas Info

Kaji Ulang Full Day School

PANDEGLANG, (KB).- Rencana pemerintah pusat memberlakukan full day school atau sekolah delapan jam menuai kritikan dari …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *