Sabtu, 16 Desember 2017

Mudik Lebaran, Pejabat Dilarang Pakai Kendaraan Dinas

PANDEGLANG, (KB).- Bupati Pandeglang, Hj.Irna Narulita melarang pejabat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, jika melaksanakan aktivitas mudik lebaran menggunakan kendaraan dinas.  Menurut bupati, larangan itu bersifat wajib dan akan dikenakan sanksi bagi pejabat yang kedapatan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan di luar dinas.

Irna menuturkan, larangan tersebut selain telah diamanatkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), saat ini pihaknya juga sedang menyiapkan regulasi di tingkat daerah.  ”Kami sedang membuat suratnya. Saat ini masih dibagian hukum, namun saya harap agar ASN tidak menggunakan mobil dinas saat mudik lebaran. Jika ada ASN yang kedapatan menggunakan mobil dinas, maka kami akan memberi sanksi teguran terlebih dahulu,” kata Irna kepada wartawan, Kamis (15/6/2017).

Irna meminta agar para ASN dilingkup Pemkab Pandeglang mematuhi aturan tersebut dengan memilih menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Namun begitu, bupati memberi pengecualian terhadap kendaraan yang bersifat angkutan massal seperti bus. Hanya saja, penggunaan bus harus untuk kepentingan umum. ”Kalau untuk kegiatan public utility, kami persilakan. Karena kan untuk kepentingan umum yang sifatnya bersama. Kalau untuk kepentingan pribadi kami tegaskan tidak boleh,” ucapnya.

Bupati menjelaskan, pihaknya kini sedang mencoba berbagai upaya untuk menghindari penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi pejabat. Salah satu yang diwacanakan, yakni menghadirkan Sistem Pemosisi Global (GPS) di masing-masing kendaraan dinas. Dengan begitu, aset kendaraan daerah bisa diketahui lokasinya secara digital.

”Tahun ini kami fokus untuk pengadaan GPS terlebih dahulu yang nanti dipasang disetiap mobil dinas, termasuk kendaraan pelayanan seperti Damkar, mobil kebersihan, dan mobil PJU (Penerangan Jalan Umum). Hal itu untuk mendeteksi kendaraan agar tidak digunakan di luar kepentingan kedinasan,” katanya.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Habibi Arafat mendukung langkah bupati tersebut. Sebab pada dasarnya kendaraan dinas hanya untuk keperluan dinas. “Bupati harus konsisten, kalau ada bawahannya yang melanggar aturan tersebut harus memberikan sanksi tegas. Agar jangan sampai aturan tersebut dibuat hanya sebatas formalitas,” tuturnya.

Sementara itu, larangan bupati terhadap penggunaan mobil dinas untuk kepentingan mudik juga disambut baik oleh Ketua Pemantau Aset Republik Indonesia (PANRI), Aang Kunaefi. Menurutnya, larangan yang akan dikeluarkan bupati soal pemakaian mobil dinas itu sangat bagus demi tertibnya fasilitas pemerintah. “Namanya mobil dinas itu hanya dipakai saat dinas, di luar dinas mobil itu tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi,” katanya. (H-50)***


Sekilas Info

Menjaga 5 Wasiat Ulama Pandeglang

Di depan Gedung Majelis Ulama Kabupaten Pandeglang masih berdiri tegak bangunan tugu wasiat ulama. Di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *