Senin, 11 Desember 2017

Mendukung Pemberantasan Korupsi

Negara Indonesia sudah masuk tahap darurat korupsi yang harus diperangi. Dari pejabat eksekutif, legislatif maupun yudikatif, baik pusat maupun daerah banyak yang tersangkut korupsi dan menjadi terpidana. Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam negara kita dan merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah apabila KPK berhasil melakukannya. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara adalah perang terhadap korupsi, karena korupsi merupakan masalah yang sulit diselesaikan. Ibarat penyakit, penyakit kronis yang sudah meluas, permanen dan susah untuk diperbaiki atau membutuhkan waktu yang sangat panjang di dalam menyembuhkannya.

KPK saat ini sedang membongkar kasus korupsi sangat besar atau kelas kakap yaitu kasus KTP-el. Saat ini di duga melibatkan banyak pejabat di dalamnya baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak lagi menjabat. Di dalam perjalanan penuntasan kasus korupsi, Novel Baswedan, salah satu penyidik KPK terbaik dan berani, mendapatkan intimidasi berupa penyiraman air keras pasca menjalankan Salat Subuh di sekitar kediamannya di Kelapa Gading, Jakarta.

Sepak terjang KPK, menurut Kiki Zakarya SH, pemerhati masalah korupsi di Indonesia, mengatakan, yang membuat pelaku korupsi dan jaringannya gerah, membuat mereka bertingkah serba salah. Ada yang langsung meminta pembubaran baik melakukan pernyataan atau statmen maupun secara lembaga mengintervensi kinerja dari KPK misalnya dengan melakukan hak angket KPK. ”Lahirnya KPK memang atas keinginan politik parlemen pada saat itu, dimana sebagian anggota parlemen “bersih” berharap pemberantasan korupsi lebih intensif karena lembaga hukum terkait, lambat dalam melakukan penuntasan kasus korupsi,” ucapnya saat diskusi, dengan tema ”Selamatkan Negara dari Korupsi” di Forum Merah Putih Paku Haji Kabupaten Tangerang belum lama ini.

Ia melanjutkan, banyaknya korupsi di negara kita baik di pusat maupun daerah sebenarnya membuat negara kita jalan di tempat atau tidak maju, karena dana yang seharusnya untuk pembangunan di pakai mereka yang melakukan korupsi untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Sementara rakyat, terutama yang seharusnya mendapatkan pembangunan masih belum merasakan manisnya pembangunan. ”Infrastruktur di perdesaan misalnya jalan, jembatan dan saluran irigasi masih dibiarkan rusak sehingga masyarakat tidak menikmati pembangunan yang sudah direncanakan. Masyarakat masih sulit membawa hasil buminya ke kota karena jalan yang rusak maupun jembatan yang putus,” tuturnya.

Korupsi terhadap dana kesehatan, pendidikan ataupun subsidi BBM yang harusnya direalisasikan demi kepentingan rakyat, khususnya rakyat miskin. Namun karena dana-dana tersebut telah dikorupsikan sebelum sampai ke tangan orang yang berhak, sehingga banyak rakyat yang kurang mampu tidak dapat mengecap pendidikan, tidak dapat berobat serta tidak mampu membeli minyak untuk kebutuhan sehari-hari. Sedikit banyaknya rakyat menjadi miskin di Indonesia, dapat kita katakan akibat dari korupsi yang merajalela di kalangan pejabat dan elite politik. ”Indonesia sebagai negara berkembang (sebutan sejak saya kecil sampai saat ini), bukan negara maju. Apakah label ini karena banyak orang-orang kita khususnya para pejabat baik di pusat dan di daerah senang melakukan korupsi. Memang politik yang terjadi di Indonesia masih dalam tahap pendewasaan, sehingga masih banyak terlihat kekurangan dalam dunia perpolitikan,” ujar Kiki yang sering mengisi diskusi ini.

Ia melanjutkan, demikian juga dengan sikap para elite politik Indonesia yang masih tergolong haus akan kekuasaan. Oleh karenanya, banyak kita temui kecurangan dalam pelaksanaan politik di Indonesia. Mereka bukan sekadar menjalankan tugas dan kewajiban untuk menyejahterakan masyarakat. Mereka malah ingin memperpanjang kekuasaannya dengan cara melakukan korupsi. ”Korupsi memang benar-benar telah menjadi sebuah masalah yang cukup berat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, marilah kita dukung Pemerintah Indonesa atau pemerintahan Jokowi yang adil dan bersih dari unsur-unsur korupsi. Sikap korup para pejabat dan elite politik merupakan penyebab timbulnya masalah kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Namun demikian, kita melihat masih banyak elite-elite politik bersih yang kita harapkan mampu membantu menumpas jaringan korupsi yang ada dengan segala kewenangannya. Semuanya elemen harus bersinergi di dalam membantu KPK menumpas segala macam praktik korupsi yang ada di Indonesia,” tuturnya. (Gito Waluyo)***


Sekilas Info

Warga Korban Penggusuran Tidur di Kuburan, Pemkot Tangerang Bantah tidak Manusiawi

TANGERANG, (KB).- Pemerintah kota (Pemkot) Tangerang melalui Asisten I Tata Pemerintahan, Ivan Yudhianto membantah jika penertiban …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *