Sabtu, 16 Desember 2017

Kumpulkan Kepala Sekolah, Disdikbud Banten Bahas BOS

SERANG, (KB).- Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mengumpulkan seluruh kepala sekolah menengah Atas (SMA) se-Provinsi Banten. Para kepala sekolah SMA tersebut dikumpulkan terkait pembahasan pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS).  Pertemuan tersebut juga untuk menyinergikan pembahasan BOS dengan para organisasi perangkat daerah (OPD). Pertemuan digelar di salah satu hotel Serang, Rabu (12/7/2017).

Kepala Disdikbud Banten, E Kosasih Samanhudi mengatakan, kegiatan tersbeut menindaklanjuti arahan Gubernur Banten, Wahidin Halim yang meminta, agar pencairan dana BOS bisa dilakukan tepat waktu dan pengelolaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. “Dalam proses pencairan dana BOS melibatkan sejumlah OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten, oleh karena itu dalam pertemuan ini, Disdikbud Banten mengajak Biro Hukum, Asda I dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten, Kementerian Dalam Negeri, dan kepala sekolah SMA se-Banten, untuk mengetahui proses pencairan dan pengelolaan dana BOS ini,” katanya.

Ia menuturkan, surat edaran dari pihak Kemendagri yang dikeluarkan pada Februari lalu mengimbau untuk pelaksanaan dana BOS menggunakan rekening belanja langsung, sedangkan, posisi dana BOS saat ini berada di rekening belanja tidak langsung. “Oleh karena itu, kami meminta kepada Kemendagri melalui Dirjen Perencanaan Daerah, untuk mengizinkan Provinsi Banten menggunakan belanja tidak langsung dalam memberikan pelayanan dana BOS pada triwulan II, karena posisinya berada di belanja tidak langsung. Penggunaan rekening belanja tidak langsung dalam pelayanan dana BOS, agar tidak membutuhkan pihaknya tidak melakukan penyesuaian kembali dan pihak sekolah bisa langsung menggunakan dana BOS tersebut,” ujarnya.

Menurut dia, dalam penggunaan dana BOS harus sesuai dengan peruntukkannya, di antaranya pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, serta pembayaran honorium bulanan. “Jika tidak sesuai peruntukkannya, maka pihak sekolah penerima dana BOS bisa mendapatkan sanksi tegas,” ucapnya. Sementara itu, Asda I Provinsi Banten, Anwar Mas’ud di lokasi yang sama mengatakan, sebagai ketua tim pendataan guru non-ASN, pihaknya diminta untuk melakukan pendataan tenaga guru non-ASN. Data awal sudah ada, namun fakta di lapangan data tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. “Data guru non-ASN di lapangan lebih banyak, jika dibandingkan data awal yang dimiliki emprov Banten,” tuturnya.

Ia menuturkan, seusai kegiatan tersebut pihaknya akan mengeluarkan formulir yang harus diisi oleh kepala sekolah SMA se-Banten, dalam pendataan guru non-ASN yang berada di sekolah masing-masing, dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan yang pertama dan terakhir bagi guru non-ASN.
“Kami minta tolong kepada kepala sekolah SMA se-Banten yang hadir dalam kegiatan ini, untuk jujur dalam mengisi formulir tersebut,” katanya.

Sementara itu, Kepala Sub Dit Fasilitasi Dana Alokasi Khusus, pada Dirjen Bina Keuangan daerah, Kemendagri, Bahri mengatakan, mulai UU APBN Tahun 2016 beserta Perpres tentang Rincian APBN sampai saat ini (TA 2017), telah dialokasikan Dana BOS pada pemerintah provinsi, hal tersebut akan berdampak pada penganggaran dana BOS untuk satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 beralih urusannya ke provinsi.

“Satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan pemerintah provinsi (negeri), karena bukan merupakan penerima hibah sebagaimana ketentuan Pasal 298 Ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 8 Ayat (1) PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan menjadi bagian dari entitas (SKPD), maka penganggaran pada APBD provinsi dalam bentuk program dan kegiatan,” ujarnya. “Satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan masyarakat (swasta), merupakan penerima hibah sebagaimana ketentuan Pasal 298 Ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 8 Ayat (1) PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, dianggarkan pada APBD provinsi dalam bentuk hibah,” ucapnya. (H-18)***


Sekilas Info

Relawan Laz Harfa Bangun Jiwa Kemanusiaan

SERANG, (KB).- Lembaga amil zakat (Laz) Harfa Banten memberikan wadah bagi pemuda Banten untuk dapat membantu …

One comment

  1. assalamualaikum. guru honorer sudah tiga bulan sampai detik ini belum dibayar gara gara keterlambatan dana bos … kapan dana bos triwulan ll cair?? apa sudah cair ?? . mohon infonya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *