Selasa, 17 Oktober 2017

Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Masih Tinggi

SERANG, (KB).- Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menginstruksikan OPD-OPD di Pemprov Banten untuk bersinergi menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius yang perlu ditangani seluruh elemen masyarakat, jajaran penegak hukum, pegiat organisasi, dan pemerintah.

“Saya memberi tugas kepada Dinkes, Disnaker, dan Dinsos untuk melaksanakan penjabaran terkait isi MoU ini. Ini harus menjadi prioritas utama untuk menekan angka kekerasan anak dan perempuan serta perdagangan orang,” ujarnya, saat membuka rapat kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Kamis (12/10/2017).

Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan MoU oleh 7 instansi tentang pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang‎. Ketujuh instansi tersebut yaitu Pemprov Banten, P2TP2A, Polda Banten, Kejati Banten, Pengadilan Tinggi, Kanwil Kemenkumham, dan Kanwil Kemenag.

“Tiga langkah konkret, yaitu pencegahan, pengawasan dan pelaksanaan. OPD diwajibkan melaksanakan itu, karena hal ini tentu berpengaruh terhadap pembangunan di Banten. Harus berkesinambungan perencanaan pembangunan bisa sinergis dengan penguatan perlindungan masyarakat,” kata Andika.

Dalam kesempatan itu, Andika juga mengisntruksikan langsung kepada Sekda Banten Ranta Soeharta untuk membangun rumah singgah bagi anak yang menjadi korban kekerasan. “Bisa dimanfaatkan itu di Kantor Dinsos (Balai) yang di Cipocok, buat saja sementara untuk rumah shelter. Karena pernah ada cerita anak dari Sumatera itu nyasar ke sini. Kepada Pak Sekda coba agar dirancang saja. Kita buat satu ruangan atau dua ruangan untuk bisa buat singgah, nyaman ditinggali,” tuturnya.

Sementara, Ketua P2TP2A Provinsi Banten, Adde Rosi Khoerunnisa mengungkapkan, sejak tahun 2010 sampai 2017 ini sudah ada 442 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Rinciannya, kasus KDRT 154 kasus, perlindungan/penelantaran anak 96 kasus, kekerasan seksual 100 kasus, penelantaran perempuan 45 kasus, perdagangan manusia 18 kasus, perlindungan tenaga kerja 9 kasus, perebutan hak asuh anak 11 kasus, dan kekerasan fisik dibawah umur 3 kasus.

Dari jumlah kasus tersebut, terdapat 182 kasus anak yang menjadi korban dan sebanyak 33 kasus adalah pelaku anak atau anak yang berhadapan dengan hukum. “Ini menunjukan ternyata kasus yang menimpa perempuan dan anak di Banten masih tinggi. Terakhir, kasus seorang ayah kandung yang memartil anak dan istrinya di Kota Serang,” ujarnya.

Ia berharap, dengan nota kesepahaman tersebut, pelayanan terhadap perempuandan anak bisa terpadu dengan koordinasi yang lebih optimal. ‎”Pelayanan pencegahan mulai sosialisasi, advokasi dan pendampingan spiritual.‎ Secara preventif pencegahan terhadap kasus KDRT dimaksimalkan. Kita berangkat ke kampung-kampung, ke desa-desa, bahkan ke sekolah, dan pesantren,” kata Aci, sapaan akrabnya. (RI)***


Sekilas Info

Sungai Cibanten Jadi Lautan Sampah

SERANG, (KB).- Sungai Cibanten di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang menjadi lautan sampah. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *