Rabu, 26 Juli 2017
Home / SEPUTAR BANTEN / PANDEGLANG / Kejari Usut Dugaan Setoran Proyek
kasus tunda pandeglang

Kejari Usut Dugaan Setoran Proyek

PANDEGLANG, (KB).- Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang akan menelusuri adanya dugaan proyek bermasalah di Pandeglang. Bahkan, kejaksaan siap mengungkap dugaan setoran uang dalam proyek tersebut dari korbannya pengusaha ke oknum dewan dan ASN pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) yang sekarang berubah nama Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

Menurut informasi, dugaan setoran uang proyek program percepatan desa terpadu kantong kemiskinan (P3T) tahun 2016 itu dari pengusaha ke pihak oknum legislatif sebesar Rp 50 juta untuk dua paket kegiatan senilai Rp 300 juta dan oknum ASN Rp 3,5 juta untuk pembuatan kontrak. Kasi intelijen (Kasi Intel) Kejari Pandeglang, Edius Manan membenarkan pihaknya akan menangani dugaan gratifikasi melibatkan oknum dewan dan pemerintah. Sebab, dengan tindakan gratifikasi tersebut salah satu pelanggaran hukum bagi pejabat.

”Kita akan cari informasi terlebih dahulu terkait informasi itu. Kalau bisa, kita persilakan pihak yang dirugikan, seperti para pengusaha untuk membawa bukti-bukti ke kantor,” kata Edius, Rabu (17/5/2017). Dengan adanya bukti-bukti, kata Edius, pihaknya segera melakukan pemanggilan ke pihak-pihak terkait. Sehingga, bisa diketahui siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam kasus tersebut. ”Kalau sudah ada laporan, tentu kami akan memanggil para pihak yang bertanggung jawab. Sehingga kami bisa tahu, siapa nanti yang terlibat dan yang tidak,” ucapnya.

Sementara itu Mantan Wakil Ketua DPRD Pandeglang yang saat ini menjadi pengusaha, H. Aris Turisnadi mengatakan, pihaknya menyambut baik dengan adanya respons dari pihak kejaksaan. Untuk itu, pihaknya akan segera melaporkan dengan membawa bukti-bukti yang dimilikinya. ”Besok (hari ini) kita akan membawa bukti-bukti yang saya miliki, salah satunya tentang foto-foto hasil dari pembangunan drainase dan MCK yang saya sudah selesai kerjakan tersebut. Tetapi untuk lebih jelasnya nanti kita buka di hadapan kasi intel,” tuturnya.

Untuk itu, pihaknya mengajak ke pengusaha lainnya yang merasa dirugikan untuk ikut serta membawa bukti-bukti ke kejari. Agar bukti-bukti tersebut bisa lebih kuat, untuk melaporkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. ”Yang saya tahu ada sekitar dua orang lagi, tetapi saya yakin masih banyak pengusaha yang dirugikan. Tetapi mereka sampai saat ini enggan untuk membeberkan masalahnya. Untuk itu, dengan adanya respons dari Kejari tersebut sebagai momen untuk kita bersama-sama menyelesaikan persoalan tersebut,” ucapnya.

Sementara itu dua anggota legislatif Pandeglang, Tjejep Munadjat dari Fraksi PPP dan Yayan Mulyana dari Fraksi PKS mendukung langkah penelusuran dugaan oknum dewan menerima setoran uang proyek. “Ya, harus ditelusuri agar persoalannya terang benderang,” kata Tjetjep. Seperti diberitakan, mantan Wakil Ketua DPRD Pandeglang, H. Aris Turisnadi membeberkan puluhan proyek bermasalah di Kabupaten Pandeglang yang didanai APBD Provinsi sejak tahun 2016.

Bahkan, dirinya mengaku mendapatkan dua paket proyek tersebut dengan menyetor uang Rp 50 juta kepada seorang oknum anggota legislatif, meski saat penyerahan uang tidak memakai kuitansi. “Awalnya saya pernah ikut lelang proyek, tapi selalu dikalahkan, dan akhirnya saya berniat ingin usaha dan menemui teman saya di dewan. Dari dialah saya dapat informasi ada pekerjaan proyek, dan saya minta dua paket senilai Rp 300 juta dengan memberikan setoran sebesar 15 persen atau sekitar 50 juta ke oknum dewan itu,” ucap Aris . (H-50/H-21)***


Sekilas Info

Tak Dirawat Korban Gizi Buruk Telantar

PANDEGLANG, (KB).- Erna Martina Rosadi (11) anak dari pasangan Yadi Supriadi dan Rohmah warga Kampung Namperak, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *