Jumat, 24 November 2017

Ke Pemprov Banten, PGRI Perjuangkan Insentif Guru

TANGERANG, (KB).- Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tangerang mengajak guru SMA/SMK di Kota Tangerang untuk sama-sama berjuang mengajukan insentif ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. “Kami sama-sama mengetahui, bahwa terhitung sejak Ahad (2/10/2016), bahwa kami sudah harus melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga tidak ada celah lagi untuk di Kota Tangerang,” kata Jamaluddin, Ketua PGRI Kota Tangerang, Selasa (12/9/2017).

Ia menuturkan, PGRI selalu ikut berjuang dalam menyejahterakan guru-guru, khususnya guru honorer di Kota Tangerang. “Kami tahu, bahwa semenjak dulu belum ada insentif, kami perjuangkan, bahkan saat sudah ada insentif kami usulkan untuk naik hingga mencapai Rp 650.000 pada terakhir kali,” ujarnya. Menurut dia, pihaknya akan mengirim surat permohonan kepada Gubernur Banten yang telah memegang pengelolaan SMA/SMK untuk ikut memerhatikan insentif guru honorer tersebut.  “Karena, terkait SMA/SMK kewenangannya ada di provinsi, maka PGRI Kota Tangerang akan mengirim permohonan kepada pak gubernur, agar tahun ini bisa dianggarkan, karena saat ini sedang menyusun anggaran perubahan. Beliau juga peduli masalah pendidikan, jadi semoga bisa diberikan,” ucapnya.

Lelaki yang saat ini menjabat Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Tangerang tersebut berharap, para guru honorer dari PGSRI ikut bersama-sama mengajukan hal tersebut kepada provinsi. “Mari sama-sama kami ajukan ke pemprov, agar kesejahteraan guru SMA/SMK yang sejak diambil alih oleh provinsi menjadi tidak baik, bisa kembali seperti masih dipegang pemkot, bahkan kalau bisa lebih baik,” tuturnya.

Hilangnya dana insentif guru swasta di Kota Tangerang sangat dirasakan sejumlah guru swasta di Kota Tangerang. Maryati misalnya, salah seorang guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YP Karya 1, Kota Tangerang menuturkan, ikut dalam aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Tangerang, Senin (11/9/2017). Sebab, hilangnya insentif guru swasta tersebut menimbulkan kecemburuan sosial antara guru swasta dan aparatur sipil negara (ASN). “Perbedaannya guru swasta dan guru ASN ada di penghasilan, menjadi guru SMA maupun SMK itu perlu kesabaran. Sebab, siswa SMA/SMK itu sudah pada usia labil,” katanya, Selasa (12/9/2017).

Dengan gaji yang dinilai masih jauh dari layak tersebut, dia masih berusaha terus bertahan sebagai pengajar dengan penghasilan kecil dalam memberikan pengabdiannya mencerdaskan anak bangsa.
Meski hal tersebut dilakukan dia dengan mencari sumber pendapatan lain di luar jam mengajar.
“Bayangkan gaji pas-pasan, saya harus tetap mengajar terus, karena saya memang ingin mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya berharap, kepada Pemerintah Kota Tangerang, tolong jangan dibeda-bedakan antara kami guru swasta dengan guru ASN,” ujarnya.

Diketahui, ratusan guru yang tergabung dalam wadah Persatuan Gurus Swasta Republik Indonesia (PGSRI) menggeruduk Kawasan Pusat Pemerintah Kota (Puspemkot) Tangerang, Senin (11/9/2017). Dalam orasi, mereka mendesak, agar Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah membatalkan penghapusan dana insentif guru. (H-36)***


Sekilas Info

MTQ XIX Tingkat Kota Tangerang Resmi Dibuka

Pemerintah kota (Pemkot) Tangerang kembali menggelar Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ). Kali ini, MTQ XIX tingkat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *