Rabu, 26 Juli 2017
Home / SEPUTAR BANTEN / CILEGON / Kasus Tukar Guling Lahan: PT SS Kuasai Lahan Pemkot Cilegon

Kasus Tukar Guling Lahan: PT SS Kuasai Lahan Pemkot Cilegon

CILEGON, (KB).- PT Sidomulyo Selaras (SS) melalui anak perusahaan, PT Makmur Permata Indah Abadi (MPIA) telah menguasai lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon di daerah Kelurahan Kedaleman. Penguasaan lahan tersebut dilakukan PT MPIA secara sepihak. Sebab, proses ruislag atau tukar guling lahan antara PT Sidomulyo selaras dengan Pemkot Cilegon batal.

Hal tersebut diungkapkan mantan Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon (kini menjabat sebagai Sekretaris Satpol PP Kota Cilegon), Imam Adi Pribadi saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi ruislag tanah negara (milik Pemkot Cilegon) seluas sekitar 5.000 meter, dengan terdakwa Mulyadi (mantan Lurah Kedaleman dan Dany Solihamdani (mantan Kasubag Bina Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Pemkot Cilegon), di Pengadilan Tipikor Serang, Kamis (18/5/2017).

Imam dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Cilegon yang diketuai Sudiono untuk bersaksi atas dua terdakwa, Mulyadi dan Dany Solihamdani. “Ruislag belum berhasil, Sidomulyo sudah menguasai sebagian lahan. Padahal, harus tunduk pada aturan Kepala BPN tentang izin lokasi menguasai tanah dan juga harus dapat izin dari kepala daerah (Wali Kota Cilegon),” katanya dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Ni Putu Sri Indayani.

Dalam kesaksiannya, Imam menuturkan, pada awalnya tidak mengetahui, bahwa ruislag tersebut bermasalah. Persoalan tersebut baru diketahuinya sejak ada pemeriksaan di Kejari Cilegon. Saksi mengatakan, bahwa pengajuan proposal ruislag baru diajukan 2013. Meskipun dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) terhadap kedua terdakwa pihak PT Sidomulyo Selaras telah melakukan kepengurusan sejak 2012 melalui kedua terdakwa. “Ada proposal turunnya 2013 (tukar menukar tanah), diajukan 2013. Belum ada permohonan (di 2012 oleh PT Sidomulyo),” ucapnya.

Menurut saksi, syarat pengajuan ruislag harus memenuhi beberapa syarat mulai dari aspek yuridis mengenai status tanah dan aspek teknis yang mencakup nilai strategis (keuntungan Pemkot Cilegon). Jika tersebut telah dipenuhi, maka akan dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif. “Kalau disetejui DPRD terus bikin surat ke wali kota untuk rapat paripurna. Setelah itu, dibuatkan SK (surat keputusan) baru tukar-menukar, kalau ada biaya yang timbul itu dibebankan kepada pemohon intinya pemerintah harus diuntungkan,” tuturnya. Sejak proposal dimasukkan pada 2013, ruislag urung dilakukan. Hal tersebut dikarenakan PT Sidomulyo Selaras tidak memenuhi syarat utama, yakni lahan yang akan dijadikan tukar-menukar. “Kalau lihat proposal enggak ada, tanah yang ditukar belum ada,” ujarnya. (H-47)***


Sekilas Info

Untuk Pembangunan 2 Pasar Tradisional, Pemkot Cilegon Akan Dapat Kucuran Rp 12 Miliar

CILEGON, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon akan mendapatkan kucuran anggaran sebesar Rp 12 miliar dari Pemerintah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *