Rabu, 20 September 2017
SEKDA Banten, Ranta Soeharta memberikan arahan kepada para pegawai Disdikbud Provinsi Banten, di Ruang Rapat Disdikbud, KP3B, Kota Serang, Senin (11/9/2017).*

Guru tak Tetap Diverifikasi Ulang

SERANG, (KB).- Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten saat ini sedang memverifikasi ulang guru non-aparatur sipil negara (ASN) atau biasa dikenal guru tidak tetap (GTT). Hal tersebut dilakukan untuk memastikan alokasi anggaran untuk APBD 2017 Perubahan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Ranta Soeharta mengatakan, pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi masih terus disempurnakan. Salah satunya dengan melakukan verifikasi data guru non-ASN. “Ada 7.056 guru non-ASN. Apakah sudah diverifikasi? Kalau sudah nanti diproses di anggaran. Ini saking banyaknya makanya kami harus hati-hati,” katanya seusai memimpin rapat di Disdikbud Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (11/9/2017).

Ia meminta, agar para pengawas sekolah membantu penataan aset-aset SMA/SMK yang dilimpahkan ke Provinsi Banten. Ia tak menampik masih banyak aset yang bermasalah. “Bukan enggak jelas, ini kan lagi diverifikasi. Namanya Undang-Undang Nomor 23 (tentang pemerintahan daerah) itu sekarang saya pengen tanya dari pengawas seperti apa, kami punya 76 pengawas loh. Bantu lah Disdik. Karena, mereka perpanjangan tangan kami juga. Dibutuhkan sinergitas yang baik dalam memberikan pelayanan dalam dunia pendidikan,” ujarnya.

Menurut dia, masa transisi ibarat pindahan rumah. Artinya, masih dibutuhkan perbaikan dari semua sektor, baik persoalan data, sarana dan prasarana, serta aset pendidikan yang harus dikelola Pemprov Banten. “Untuk pembangunan ruang kelas baru dan pengadaan komputer juga menjadi perhatian serius kami pada anggaran perubahan. Sudah dianggarkan di perubahan,” ucapnya.

Kepala Disdikbud Banten, Engkos Kosasih Samanhudi menuturkan, penataan GTT memang saat ini masih menjadi pekerjaan rumah Disdikbud. Penataan GTT sangat krusial, karena menentukan anggaran yang akan dialokasikan. “Penataan tenaga guru non-ASN ini kami sedang mendata existing-nya berapa, untuk kami alokasikan (anggarannya). Karena, janji pak gubernur kan untuk membenahi. Pelimpahan P3D memang yang masih menyisakan persoalan itu GTT ini,” tuturnya didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Ardius Prihantono.

Berdasarkan data existing jumlah GTT di Banten sebanyak 7.056 orang. “Bisa jadi ini bertambah lagi, makanya kami evaluasi. Tapi, memang regulasinya juga kami pikirkan. Jangan sampai melanggar SE Menpan 2015 itu. Solusinya kami coba untuk dorong membuat kepgub,” katanya. Dalam rapat juga Sekda Banten mengingatkan tentang kegiatan-kegiatan yang harus mengacu dengan visi dan misi gubernur.

“Hal yang menjadi perhatian kami, adalah penekanan program kerja yang sesuai dengan visi dan misi Gubernur Banten, salah satunya adalah pembelian lahan bagi sekolah yang masih menumpang,” ujarnya. Selain itu, dianggarkan juga untuk belanja komputer untuk persiapan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). “Diharapkan pelaksanaan UNBK ini, akan berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Karena, sarana pendukung dalam bentuk komputer sudah kami penuhi,” ucapnya. (H-42)***


Sekilas Info

Borang Ditarget Rampung Bulan Ini, Untirta Kejar Akreditasi FKD

Pendirian Fakultas Kedokteran (FKD) di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) tinggal menunggu waktu. Saat ini, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *