Kamis, 24 Agustus 2017

Gerindra Kritisi Perubahan Lahan Pertanian

LEBAK, (KB).- Salah seorang anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Lebak, Bangbang SP, mendesak pihak Pemkab Lebak melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbum) Lebak, untuk mengkaji ulang alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lokasi pergudangan. ”Jika alih fungsi kawasan pertanian produktif blok Pakleneng Desa Cibuah Kecamatan Warunggunung alih fungsi tetap dilaksanakan, ini tentu akan berdampak kepada hasil produksi padi di Kabupaten Lebak. Sebaiknya lahan pertanian produktif yang sudah masuk plot pemerintah, ini tidak dikikis habis demi kepentingan pengusaha, sementara dampak kehidupan masyarakat sekitar lokasi ke depan akan terkendala,” ujar Bangbang SP, Ahad (18/6/2017).

Menurut Bangbang SP, pembebasan lahan produktif seluas 6 hektare tersebut banyak kejanggalan termasuk ketidaktransparan harga yang diduga akibat adanya intimidasi dari para oknum yang bermain dalam pembebasan lahan. ”Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun), menegaskan, berdasarkan hasil kroschek di lapangan, lokasi yang kini sedang dibebaskan untuk kawasan pergudangan tidak termasuk kedalam floting lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B). Namun setelah saya dan tim melakukan pengecekan ke lapangan, ternyata masih ada lahan seluas 5.000 meter persegi lebih milik petani yang cukup produktif terkena imbasnya juga,” ucapnya.

Bangbang menambahkan, selain harga yang tidak merata dan tidak terbuka, ia juga menuding ada oknum yang sengaja mengubah tatanan wilayah produktif pertanian menjadi pusat kegiatan usaha atau dijadikan pergudangan para pengusaha. ”Dari sisi pembayaran saja sudah tidak terbuka. Kami mendengar pengusaha memplot harga per meter dikisaran harga Rp 350.000. Namun, setelah saya cek ternyata ada petani yang hanya menerima pembayaran di angka Rp 70.000 permeternya.

Intinya, kami mendesak agar Pemkab mengkaji ulang soal pemberian izin pembebasan lahan di blok Pakleneng seluas 6 hektare tersebut. Kasihan para petani yang biasa mampu panen satu tahun 3 kali, tapi jika sudah berubah fungsi mereka akan menikmati apa,” ucap Bangbang SP. Sebelumnya, kepala Bidang Fisik dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lebak, Suhendro mengakui jika proses permohonan untuk pembangunan pergudangan di lahan sawah blok Pakleneng telah masuk ke Bappeda. Akan tetapi, pihaknya telah memohon pada Dinas Pertanian, agar sebelum perizinan diproses. Dinas terkait agar melakukan kroschek lapangan terlebih dulu. (H-34)***


Sekilas Info

Suku Baduy Segera Miliki KTP

HARAPAN masyarakat adat Baduy untuk mendapatkan identitas kependudukan yang telah diperjuangkan sejak beberapa tahun lalu, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *