Jumat, 24 November 2017

Ganti Rugi Aset PT KS, Taksiran KJPP Capai Rp 21 Miliar

CILEGON, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon sepertinya harus menyiapkan anggaran besar untuk mengganti aset milik PT Krakatau Steel yang rencananya akan dibangun Alun-alun Kota Cilegon.
Alasannya, pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) menaksir lahan seluas 31.800 meter persegi, beserta bangunan yang ada di lahan helipad ditaksir mencapai sekitar Rp 21 miliar.

Human Capital and General Affair PT KS Agus Nizar Vidiansyah tidak menampik jika taksiran KJPP mencapai Rp 21 miliar. Penilaian tersebut pun dinilai telah mengikuti seluruh aturan dan pertimbangan yang dilakukan oleh KJPP sebagai lembaga independen. “Kami menjalankan prosedur yang ada pada aturannya saja. Selama itu sesuai dengan aturan dan undang-undang kami ikuti saja. Perhitungan KJPP kan juga merupakan tindak lanjut arahan dari BPKP juga,” ujarnya, Rabu (17/5/2017).

Ia mengatakan, nilai yang telah ditetapkan oleh KJPP tersebut sebenarnya berada di bawah nilai pencatatan buku PT KS atas lahan tersebut. Hal itu karena KJPP mencatat area tersebut merupakan Ruang Terbuka Hijau, bukan sebagai lahan komersil. “Itu kan ada perubahan, sekarang ini kan itu akan dijadikan buat RTH. Buat kami tidak masalah, karena hasil itu dikeluarkan dari lembaga independen. Jadi kami ikut saja, walaupun kurang dari nilai buku,” katanya.

Selain itu, pihaknya pun akan berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait metode pembayaran atas penggantian lahan tersebut. Konsultasi itu sebagai bagian untuk menyinkronisasikan aturan dan pola pembayaran, ketika lahan BUMN dilepaskan asetnya kepada Pemerintah Kota Cilegon. “Itu masih akan kami konsultasikan ke BPKP. Prinsipnya, kalau secara aturan (pembayaran mencicil) boleh, kami KS tidak masalah. Tetapi kalau tidak boleh, aturan kan enggak bisa dilanggar,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Sari Suryati masih belum dapat menyampaikan berapa jumlah yang harus dibayarkan Pemkot Cilegon atas penggantian lahan milik KS tersebut.
“Belum, belum tahu. Pak Wali kemarin kan menyampaikan belum kan? Masih dibicarakan dulu,” katanya. Saat ditanya terkait upaya negosiasi harga yang akan dilakukan Pemkot Cilegon, Sari berharap hal tersebut dapat dilakukan. Begitu pun dengan upaya metode pembayaran dengan cara mencicil, pihaknya terlebih dahulu akan berkonsultasi ke BPKP. “Mudah-mudahan bisa dinegosiasikan (harga), kami berharap bisa. Saya belum bisa mutuskan (metode pembayaran), akan konsultasi ke BPKP dulu. Konsulnya minggu depan,” tuturnya. (H-43)***


Sekilas Info

OPD Diminta Segera Buat RUP

CILEGON, (KB).- Kepala Badan Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, Syafrudin …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *