Sabtu, 18 November 2017

Fenomena Nikah Siri di Kalangan ASN

“Apakah aku telah melanggar hukum jika mencintai suami orang lain. Adakah undang-undang yang melarangnya, katakanlah aku melanggar pasal berapa”. Sepenggal lirik lagu dangdut oleh Siti Badriah itu bisa menjadi makna tersendiri bagi kita. Paling tidak bisa menjadi pemahaman bagi aparatur sipil negara (ASN) agar jangan mencoba-coba melangsungkan pernikahan siri kalau tidak ingin menanggung risiko.

Sementara fenomena nikah siri atau nikah di bawah tangan adalah sah dari sudut norma agama, tetapi tidak sah dari sudut hukum negara.  Pernikahan seperti itu banyak terjadi di kalangan masyarakat, namun rasanya tidak elok dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN). Sebab, bagi ASN pernikahan yang tidak diakui negara tidak akan terdaftar dalam pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Hal tersebut juga bisa melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2010, tentang Disiplin ASN. Selain itu, ASN merupakan abdi negara, pelayan masyarakat yang harus tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 tahun 1975, turunan dari UU perkawinan, maka setiap ASN yang menikah siri harus siap menanggung berbagai risiko.

Sekda Pemkab Pandeglang, Fery Hasanudin tidak membantah jika kasus nikah siri sering terjadi di masyarakat. Namun kalau bagi masyarakat nikah siri akan berisiko pada dirinya sendiri. Sebab, anak yang lahir dari penikahan siri tidak tercatat, dan sulit untuk mendapatkan buku nikah, akta kelahiran, kartu keluarga. Bahkan, sekarang untuk naik haji harus menyertakan syarat surat nikah (buku nikah).

Belum lagi, risiko pembagian waris. Sebab, ketika pembagian warisan tanpa ada surat-surat seperti akta kelahiran, kartu keluarga akan menyulitkan orang yang nikah siri. Sebab proses untuk membagi waris, jika ingin resmi dan diakui negara harus ada syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Sebaliknya, tutur Fery, bagi ASN yang nikah siri, hal itu jelas melanggar aturan. Karena status ASN melekat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang patut memegang teguh peraturan.

Salah satu peraturan itu yakni tentang disiplin pegawai dan UU perkawinan. Jika melanggar peraturan tersebut, maka ASN akan menanggung risikonya baik untuk diri sendiri maupun jabatan. Pihaknya meminta ASN jangan coba-coba nikah siri. Risiko ASN nikah siri itu tertuang dalam PP Nomor 10 tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian yang diperbarui oleh PP Nomor 45 tahun 1990 dan PP Perkawinan dan Perceraian. Sebagai ASN, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) PP perkawinan, dan perkawinan menyebutkan bahwa ASN yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui hirarki selambat-lambatnya satu tahun setelah dilangsungkan perkawinan.

“Sejauh ini, saya belum mengecek secara ril, apakah ada atau tidak ASN di Pandeglang yang nikah siri. Sebab, proses nikah siri itu perkawinan di bawah tangan dan jarang diberitahukan oleh pihak yang terlibat pernikahan tersebut. Namanya juga perkawinan di bawah tangan, perlu ada pengecekan ke bawah, jika pihak terlibat nikah siri itu adalah ASN. Tapi aturannya sudah jelas, seorang ASN itu harus taat aturan. Jika ingin nikah, ya nikah lah secara resmi, sah menurut agama dan sah menurut negara,” katanya.

Sementara itu, Kepala KUA Kecamatan Cibaliung, H. Asep mengakui di wilayahnya banyak warga terlibat nikah siri. Penyebabnya, karena tradisi di sana sebagian warga melangsungkan pernikahan tanpa menghadirkan petugas pencatatan nikah. “Biasanya nikah siri terjadi, karena di suatu daerah angka perceraiannya tinggi,” tuturnya.
Pihak terlibat nikah siri di Cibaliung itu, tidak saja masyarakat, namun ada juga ASN. Data ditemukan ASN nikah siri, karena ada pihak pemohon untuk bisa mendapatkan buku nikah, beberapa di antara pemohon itu tercatat sebagai ASN.
Data ini tercatat, setelah ada program dari Kementerian Agama tentang sidang isbat nikah. “Sidang isbat nikah oleh Pengadilan Agama ini diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang sudah menikah tapi tidak memiliki buku nikah, karena proses pernikahan tidak menempuh UU perkawinan. Dari sidang isbat nikah itu baru akan diserahkan ke Kementerian Agama untuk kemudian diterbitkan buku nikah,” katanya.
Sementara, fakta nikah siri juga banyak terjadi di Desa Muruy, Kecamatan Menes, Pandeglang. Beberapa pekan lalu, Kepala Desa Muruy, Ahmad Afandi bekerja sama dengan Pengadilan Agama dan Kemenag menggelar sidang isbat nikah di kantor Desa Muruy. Sebanyak 10 pasangan suami istri mengikuti sidang isbat nikah, dan mereka sekarang sudah mendapatkan buku nikah.
“Kami akan terus mengagendakan sidang isbat nikah untuk membantu masyarakat yang sudah menikah tetapi tidak mempunyai surat-surat nikah,” ucapnya. (Endang Mulyana)***


Sekilas Info

Dewan Soroti Nota RAPBD Pandeglang 2018

PANDEGLANG, (KB).- Sejumlah fraksi di DPRD Pandeglang menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota Raperda APBD 2018 …

One comment

  1. Iya dapat buku nikah harus bayar 800ribu.bukan nikah gratis namanya mas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *