Rabu, 20 September 2017

Dugaan Ijazah Palsu Abdullah tidak Ditahan

SERANG, (KB).- Penyidik Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Banten melimpahkan berkas tahap dua atau pelimpahan barang bukti dan tersangka Abdullah ke Penuntut Umum Kejari Serang, Selasa (12/8/2017). Seusai pelimpahan tahap dua, penuntut umum tidak menahan anggota DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi Partai Hanura tersebut, karena dirasa belum perlu dilakukan.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum, M Maelan mengatakan, ada pertimbangan subjektif penuntut umum, sehingga tidak mengeksekusi Abdullah ke penjara. Hal tersebut berdasarkan Pasal 22 Ayat 3 KUHAP. “Sebenarnya yang bersangkutan kami tahan cuma bentuknya tahanan kota, kami tidak lakukan penahanan badan, karena ada pertimbangan permohonan untuk tidak ditahan,” katanya.

Selain adanya permohonan untuk tidak ditahan di penjara, Abdullah juga bersikap kooperatif selama penyidikan dan adanya jaminan keluarga. Penahanan kota tersebut berlaku selama 20 hari sejak dilimpahkan ke penuntut umum. “Meskipun tidak ditahan yang bersangkutan wajib lapor setiap Senin ke sini (Kejari Serang),” ujarnya.

Setelah pelimpahan tersebut, dia menuturkan, akan merampungkan berkas administrasi yang belum dirampungkan, agar bisa dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Serang untuk diadili. Diyakini dalam 10 hari kerja penuntut umum telah melimpahkan berkas Abdullah ke pengadilan. “Secepatnya kami limpahkan ke sana. Paling 10 hari sudah beres,” ucapnya.

Informasi yang dihimpun Kabar Banten, Abdullah datang bersama penyidik Subdit III Jatantras Ditreskrimum Polda Banten ke Kantor Kejari Serang sekitar pukul 11.30 WIB. Pada pelimpahan tahap dua tersebut, penyidik membawa beberapa berkas yang disertai barang bukti. Pemeriksaan Abdullah selesai sekitar pukul 01.00 WIB. Saat pemeriksaan, Abdullah didampingi kuasa hukumnya.

Abdullah ditetapkan sebagai tersangka melalui gelar perkara internal penyidik pada awal April 2017 lalu. Penyidik menetapkan politisi dari Partai Hanura tersebut sebagai tersangka setelah memiliki alat bukti yang dicukup dan memeriksa sejumlah saksi termasuk ahli pidana.

Oleh penyidik perbuatan Abdullah disangkakan melanggar Pasal 263 KUHP Ayat (2) dengan ancaman pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp 500 juta. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik melakukan koordinasi dengan Jaksa Kejati Banten untuk menyamakan pendapat hukum. Hasilnya, baik penyidik maupun pihak Kejati Banten meyakini, telah terdapat perbuatan pidana. (H-47)***


Sekilas Info

Bupati Akui Ada Keterlambatan Penanganan, Rehab SDN Bugel Capai Rp 578 Juta

SERANG,(KB).- Anggaran rehab tiga ruang kelas rusak SD N Bugel, di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *