Senin, 11 Desember 2017

DPRD Pandeglang Sampaikan  Aspirasi Jalan Rusak‎

PANDEGLANG, (KB).-‎ DPRD Pandeglang menyampaikan laporan hasil reses ke dua pada rapat paripurna DPRD tentang penyampaian nota penjelasan bupati tentang raperda perubahan APBD dan penyampaian laporan reses II tahun 2017, Kamis (20/9/2017) sekitar pukul 10.00. Laporan reses yang disampaikan enam juru bicara daerah pemilihan (dapil) se Pandeglang, semuanya berisi aspirasi masyarakat  tentang jalan rusak.‎ Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD, Gunawna dan wakilnya, Erin Fabiana, dan Duriat.

Hadir di paripurna, Bupati Pandeglang, Hj. Irna Narulita, dan Wakil Bupati, Tanto Warsono Arban, dan para anggota dewan, serta muspida. Juru bicara laporan reses dapil 1, ‎Hj. Ida Hamidah mengatakan, sebagian besar hasil reses masih didominasi tentang aspirasi warga yang mendambakan pembangunan jalan. Perbaikan jalan lingkungan, jalan poros desa,  irigasi, drainase, MCK.‎ “Kami harap hasil reses ini bisa diakomdasi menjadi produk pembangunan,” katanya.

Sementara Mulyadi Ajis dari dapil II, mengakui banyak warga mengapresiasi masa  kepemimpinan Dimyati saat menjabat bupati Pandeglang dua periode beberapa tahun  silam. Karena beliau banyak menggerakan pembangunan jalan dimana-dimana. Jalan hotmiks, dan  fokus terhadap jalan infrastruktur. Kebijakan lainnya juga banyak menyentuh masyarakat. Mudah-mudahan bupati dan wakil bupati sekarang bisa mencontoh setrategi pembangunan masa Dimyati.  “Saya minta eksekutif fokus infrastruktur. Pembangunan harus mengutamakan hasil musrenbang dan reses anggota dewan,” katanya.

‎Juru bicara reses dapil III, Hadi Mawardi, menyampaikan hasil resesnya di daerah pemilihan tiga masih didominasi oleh aspirasi masyarakat terkait infrastruktur. Selain meminta pemerintah fokus menggenjot infrastruktur juga perbaikan bidang pelayanan dasar masyarakat, seperti pelayanan pembuatan dokumen kependudukan, seperti KTP, Akte kelahiran, kartu keluarga. ‎Juru bicara dapil IV, Muhlas Abdul Halim, mengatakan reses masih banyak diterima aspirasi warga tentang pembangunan jalan. Selain itu masih banyak ditemukan  kegiatan proyek yang belum dilaksanakan, padahal warga melihat waktu pelaksanaan di papan pelang proyek terpampang jelas.  ‎”Saya minta OPD yang membidangi kegiatan itu agar cepat melaksanakan tugasnya sesuai program yang direncanakan,” katanya.

‎Sementara itu, Tantowi Budiraemi,  dapil V, reses kewajiban melekat pada diri anggota dewan. Dengan reses bisa menyerap aspirasi infrastruktur dimasing-masing dapil. “Sama, banyak infrastruktur yang masih rusak. Apalagi dapil V, yakni daerah lumbung pertanian, namun saat ini kondisi jalan masih rusak. Kami minta reses ini agar diakomodasi, karena murni aspirasi masyarakat. Termasuk perlu pembangunan MCK di pondok-pondok pesantren di Pandeglang,” katanya. Juru bicara reses dapil VI, ‎Kumaedi mengatakan, masih banyak infrastruktur yang sudah rusak, MCK banyak yang tidak terawat. Pihaknya meminta bupati untuk turun tangan ke daerah yang jalannya rusak dan belum punya MCK.  “Ada jalan Kabupaten di dapil enam masih banyak yang rusak,” katanya.

Sementara itu, Sekda Pandeglang,Fery Hasanudin menilai laporan reses itu bagian dari wewenang legislatif untuk menjaring aspirasi. Karenanya, laporan reses memuat aspirasi warga tentang harapan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, hal itu akan direspon positif oleh eksekutif.
“Sebetulnya, tahun ini banyak kegiatan pembangunan infrastruktur yang sedang dikerjakan . Aspirasi yang disampaikan dewan sama dengan program yang dikerjakan pemerintah fokus untuk percepatan pembangunan infrastruktur,” katanya. (Endang)*


Sekilas Info

Kantongi 271 Girik, Warga Patok Lahan KEK

PANDEGLANG, (KB).- Kasus dugaan sengketa lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung seluas 462 hektare antara …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *