Selasa, 17 Oktober 2017

Diklatpim II Kemenkumham Rekomendasikan Konsep Perubahan

SEJUMLAH catatan penting yang diperoleh dari kegiatan visitasi di Desa Kalanganyar dan Desa Sangiang Tanjung, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, pertengahan September lalu menjadi salah satu bagian penting rekomendasi peserta Diklatpim II Kemenkumham RI pada Pemkab Lebak.

Dalam ekspos Kepemimpinan Nasional peserta Diklatpim II Kemenkumham RI di Aula Multatuli Sekretariat Daerah, salah seorang peserta Diklatpim, Jasman SE, MH, menyampaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh Pemkab Lebak. ”Dari hasil kunjungan kami di dua desa, kami menyimpulkan adanya sejumlah permasalahan pada pemerintahan desa yang harus segera dibenahi agar tidak menimbulkan permasalahan lebih luas yang pada gilirannya akan merugikan daerah, Kabupaten Lebak,” kata Jusman.

Menurutnya, beberapa permasalahan yang ada di tingkat desa cukup beragam, mulai dari kurang optimalnya tata kelola administrasi perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, terbatasnya pemahaman hukum terkait pembentukan Peraturan desa (Perdes), perlindungan anak, bantuan hukum, agraria, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan serta terbatasnya kreativitas masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. ”Kesimpulan adanya permasalahan itu kami dapatkan melalui agenda kami di dua desa yaitu dialog langsung dengan aparat desa, sarasehan dengan masyarakat serta peninjauan lapangan untuk mengumpulkan data-data desa.

”Dari hasil visitasi kami, ada beberapa konsep perubahan akan kami rekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. Di antaranya meningkatkan kapasitas aparat desa dan masyarakat dalam pengelolaan administrasi perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, pembentukan peraturan desa dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait permasalahan-permasalahan itu,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Lebak, H. Ade Sumardi mengatakan, Pemkab Lebak akan melakukan tindakan yang dianggap perlu sebagai bagian dari upaya penyelesaian masalah yang ada di daerah. ”Kami berharap hasil visitasi ini dapat diimplementasikan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat desa,” ucap Wabup Ade Sumardi. Wabup juga mengusulkan kepada para pejabat di Lingkungan Kemenkumham RI, agar memperhatikan keberadaan rumah tahanan di Kabupaten Lebak.

”Keberadaan rutan di tengah-tengah Kota Rangkasbitung kami rasa sudah tidak layak. Kalau bisa tolong itu dipindahkan dan kami siap untuk menyediakan lahannya,” ujar Wabup. Selain persoalan rutan, wabup juga mengusulkan agar Kemenkumkam RI membuat kantor Imigrasi di Kabupaten Lebak untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat di Lebak, mengingat banyaknya warga Lebak yang mengurus keimigrasian. ”Dengan keberadaan pabrik semen dan tumbuhnya investasi-investasi baru, ke depan akan banyak warga asing yang perlu penanganan dari pihak imigrasi,” tuturnya. (Lugay/Job)***


Sekilas Info

Jalan Penghubung Dua Desa di Sobang Longsor

LEBAK, (KB).- Jalan poros desa yang menghubungkan Desa Sukamaju-Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Sabtu (14/10) alami …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *