Jumat, 24 November 2017

DAU Kabupaten Serang Berkurang Rp 20 M

SERANG, (KB).- Dana Alokasi Umum (DAU) Pemkab Serang berkurang sekitar Rp 20 miliar di APBD Perubahan 2017. Pengurangan tersebut dampak dari pengalihan kewenangan atas SMA dan SMK. Hal tersebut dikatakan Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah saat membacakan nota pengantar keuangan APBD Perubahan tahun anggaran 2017 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serang dengan agenda penyampaian raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017, Senin (11/9/2017).

Menurut dia, kebijakan Pemerintah Pusat terkait dana perimbangan 2017, melalui informasi resmi Kementerian Keuangan yang dirilis Humas DJPK, Rabu (9/8/2017), bahwa terdapat penyesuaian atas DAU Pemkab Serang yang semula sebesar Rp 1,090 triliun menjadi Rp 1,070 triliun.  “Saya juga sempat mempertanyakan pengurangan DAU ini kenapa, apakah Kabupaten Serang saja yang berkurang? Ternyata ini semua daerah, jadi ini implikasi dari dipindahkannya kewenangan SMA dan SMK ke provinsi, jadi anggarannya di provinsi naik di kabupaten/kota semuanya itu turun dan itu dilihat dari jumlah yang pindah itu komposisinya memang proporsional tehadap SMA dan SMK yang dipindahkan ke provinsi,” katanya.

Ia mengatakan, dalam DAU tersebut tidak semua untuk belanja pegawai, tetapi ada juga yang dipergunakan untuk belanja langsung untuk ke masyarakat. “Jadi, tidak kekurangan kami kalau untuk belanja pegawai, karena di dalam DAU itu tidak tok belanja pegawai,” ujarnya.  Meskipun ada penurunan di DAU, ucap dia, di dana alokasi khusus, justru ada penambahan pagu sebesar Rp 20,02 miliar yang dialokasikan untuk percepatan infrastruktur publik daerah bidang jalan. “Jadi, ada pengurangan di DAU, tapi di DAK masuk penambahan ke infrastruktur ke konstruksi sekitar Rp 20 miliar juga,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, lebih rinci rancangan perubahan APBD 2017 yang disusun berdasarkan nota kesepakatan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun 2017, di antaranya pendapatan daerah diestimasikan sebesar Rp 2,78 triliu, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp 733,30 miliar, dana perimbangan Rp 1,48 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 529,66 miliar.

Estimasi perubahan pendapatan daerah 2017 jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan daerah sebelum perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp 295,34 miliar atau naik 11,85 persen dari 2,49 triliun menjadi Rp 2,78 triliun dengan rincian PAD diestimasikan meningkat Rp 175,51 miliaar dari Rp 597,79 miliar menjadi Rp 773,30 miliar atau naik 29,36 persen.  “Estimasi kenaikan PAD sekitar Rp 175,51 miliar itu dari pajak dan retribusi. Kalau retribusi kan ini terkait dengan pelayanan, ini juga kami berharap, masih bisa dioptimalkan lagi. Kan kami bisa tarik retribusi kalau kami berikan pelayanan.

Nah, ini sumber yang harus dioptimalkan oleh pemuda, layanannnya apa yang kami bisa berikan, untuk kami bisa mendapatkan retribusi itu. Kalau pajak kan sudah kewajiban yah bagi masyarakat, seperti PBB dan itu tinggal mendatanya yang akurat saja,” ujarnya.  Selain itu, ucap dia, ada juga perubahan kenaikan dari anggaran bantuan provinsi Rp 100 miliar yang di murni belum masuk di APBD. “Tapi, walaupun belum resmi ke APBD, tapi kan sudah ada juklak dan jenis. Jadi, kami sudah berjalan Rp 100 miliar itu. Ya Alhamdulillah PAD kami naik,” tuturnya.

Untuk dana perimbangan, dia melanjutkan, di APBD perubahan diestimasikan meningkat sebesar Rp 4,89 miliar dari Rp 1,47 triliun menjadi Rp 1,48 triliun atau naik 0,33 persen, lain-lain pendapatan daerah yang sah diestimasikan meningkat Rp 114,92 miliar dari Rp 414 miliar menjadi Rp 529,66 miliar atau naik 27,71 persen.  Untuk plafon anggaran belanja setelah perubahan Rp 3,14 triliun dengan komposisi belanja tidak langsung Rp 1,52 triliun dan belanja langsung Rp 1,61 triliun, dari plafon belanja tersebut jika dibandingkan dengan anggaran sebelum perubahan mengalami kenaikan Rp 367,97 miliar dari target Rp 2,77 triliun atau naik 13, 27 persen.

“Belanja tidak langsung dialokasikan pada belanja pegawai Rp 1, 08 triliun, belanja hibah Rp 25,49 miliar, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa Rp 29,30 miliar, belanja bantuan keuangan Rp 380,74 miliar, dan belanja tidak terduga Rp 2,74 miliar, sedangkan belanja langsung Rp 1,61 miliar dialokasikan dalam rangka optimalisasi program baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta urusan pemerintahan fungsi penunjang yang menjadi skala prioritas pada masing-masing SKPD,” katanya.
Ia mengungkapkan, anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp 2,78 triliun jika dibandingkan terhadap anggaran belanja setelah perubahan Rp 3,14 triliun, maka terjadi defisit sebesar Rp 353,37 miliar yang ditutup dari Silpa 2016 sebesar Rp 360,87 miliar,” ujarnya. (H-40)***


Sekilas Info

18 Ulama Banten Dikirim ke Munas NU

SERANG, (KB).- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Provinsi Banten mengirim sebanyak 18 ulama ditambah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *