Selasa, 17 Juli 2018

Buruh Geruduk PT Saba Pratama

CILEGON, (KB).- Puluhan buruh melakukan unjuk rasa di depan Kantor PT Saba Pratama, di Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Jumat (15/12/2017). Para buruh dari Serikat Pekerja Saba Pratama (SPSP) dibantu perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Baja Cilegon (FSPBC), memprotes perusahaan tersebut, karena diduga hendak melakukan “union busting”, yakni membubarkan SPSP.

Ketua SPSP Rangga Perdana Ermaya di sela-sela aksi mengatakan, pihaknya mempertanyakan niatan perusahaan yang terkesan ingin membubarkan SPSP. “Kami kemari ingin mencari jawaban dan kepastian. Apakah benar ingin membubarkan SPSP. Jika benar, maka kami tolak keras,” katanya.
Menurut dia, pembubaran serikat pekerja merupakan sebuah pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dimana pekerja diberi ruang untuk berserikat oleh negara. “Ini telah menyalahi undang-undang,” ujarnya.

Bukan hanya itu, tutur dia, adanya karyawan PT Saba Pratama yang digaji di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Cilegon juga menjadi perhatian. Pihaknya juga menolak penetapan upah murah yang ada di PT Saba Pratama. “Padahal dalam undang-undang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa perusahaan yang tidak membayar upah sesuai UMK bisa dituntut pidana,” ucapnya.

Pihaknya juga telah keluhan-keluhan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Cilegon. Namun sayang, pihaknya tidak mendapat jawaban yang memuaskan. “Kami sudah surati Disnaker, tapi jawaban Disnaker tidak memuaskan kami. Sehingga, kami langsung ke sini,” tuturnya.

Sementara itu, Advisor PT Saba Pratama Ma’ruf Muhtadi membantah tudingan upaya pemberangusan SPSP. Katanya, manajemen perusahaan memberikan kebebasan bagi para pekerja untuk berserikat. “Tidak ada yang melarang berserikat, bahkan lebih dari satu serikat saja boleh asal tidak melanggar undang-undang ketenagakerjaan,” katanya.

Senada dikatakan Manajer Personalia PT Saba Pratama Slamet Riyadi. Terkait gaji sendiri, Slamet mengatakan jika pihaknya telah menggaji para karyawan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan. “Kami menjalankan perusahaan sesuai aturan. Termasuk membebaskan buruh untuk berserikat. Begitu pula dalam pemberian gaji karyawan, kami mengikuti aturan yang ada,” ucap Slamet.(AH)***


Sekilas Info

Pindah Partai, Dua Anggota DPRD Kota Cilegon Terancam PAW

CILEGON, (KB).- Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, terancam dicopot atau mengalami Pergantian …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *