Sabtu, 18 November 2017
Sukron Makmun, Anggota Komisi Pengkajian & Penelitian MUI Provinsi Banten serta peneliti pada University of Darussalam-Gontor.

BERPOLITIK UNTUK AKHIRAT

WACANA pemisahan antara agama dan politik sebenarnya sudah lama digulirkan di dunia Islam, tepatnya pasca runtuhnya Kesultanan Utsmani di Turki pada 1922-1923 M. Seorang ulama asal Mesir, Ali Abdur Raziq (1888-1966) menulis buku yang sangat tipis, “Islam wa Ushulu al-Hukmi” yang subtansi gagasan dari buku tersebut adalah Sekularisasi Islam. Yaitu sebuah paham yang meyakini bahwa politik harus dipisahkan dari kehidupan beragama (sekularisme).

Sekularisme adalah sebuah istilah yang sebenarnya tidak ada dalam Islam. Ini merupakan Istilah dari Barat yang kemudian mengalami degradasi makna, sehingga dipastikan tidak akan cocok (compatible) ketika disandingkan dengan Islam dan wacana keindonesiaan itu sendiri. Istilah yang awalnya dari Barat, kemudian dipahami oleh kaum intelektual di Perancis sebagai konotatif untuk masyarakat yang tidak beragama.

Kemudian lambat laut diterjemahkan dan dipopulerkan oleh intelektual Arab Kristen sebagai pemikiran yang tidak religius (monastik) yang akhirnya mewabah pada arus utama pemikiran Arab-Islam-kontemporer. Pemisahan agama dan politik adalah satu upaya untuk desakralisasi pengetahuan yang sangat membahayakan.  Sekularisme  dalam  konteks  ini  cenderung  bersifat  ateistik. Ialah  kutukan modernitas yang menghancurkan kesucian semua nilai.

Jika ada yang berdalih bahwa kalimat syahadat yang pertama adalah transenden (ukhrawi), sedang yang kedua itu bersifat imanen dan  profane  (duniawi), maka apakah jika seseorang mengakui Yang Maha Esa itu sebagai Tuhan, tapi pada saat yang sama ia tidak percaya kepada utusan-Nya, dalam konsepsi Islam, dapat dibenarkan? Konsep yang pernah digagas oleh Nurkholis Madjid ini, sebenarnya berasal dari teologi Protestan yang dirujuk dari buku The Secular City karya Harvey Cox.

Seorang tokoh kharismatik Nahdlatul Ulama, KH. Wahab Chasbullah pernah memberikan pernyataan seperti ini, “jika seseorang bisa memisahkan gula dari (rasa) manisnya, maka saat itulah ia sanggup memisahkan agama dengan politik.” Seorang guru besar di Universitas Princeton Amerika Serikat, Bernard Lewis, berpendapat bahwa salah satu ciri yang membedakan antara Islam dengan Yahudi dan Kristen adalah perhatian dan keterlibatannya langsung dalam tata kelola negara dan pemerintahan (baca: politik).

Maksudnya adalah, Islam sebagai sebuah agama yang sangat peduli pada urusan politik. Buktinya bisa dilihat dari konsep-konsep ilmu politik yang tertuang dalam beberapa karya cendekiawan Muslim seperti al-Mawardi dan Ibnu Khaldun. Di sini politik bukan sebagai tujuan, melainkan sebuah kendaraan untuk menuju kepada tujuan yang lebih mulia. Bukan tujuan dunia, tapi ukhrawi. Politik itu suatu yang sakral, sebuah refleksi dari keadilan dan kasih sayang Tuhan yang harus dirasakan oleh semua umat manusia tanpa kecuali. Kekuasaan politik diterjemahkan  sebagai  amanah, dan sekaligus fitnah jika tidak mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan kelak.

Kekuasaan sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Nabi terbaik, ketika terpilih menjadi Khalifah. Sehingga seperti Abu Bakar r.a., yang dalam pidato politik perdananya saat ia dilantik. Ia meminta dukungan kepada masyarakat, jika perbuatan dan kebijakannya benar, tapi jika sebaliknya, ia minta untuk ditegur, diluruskan dan tidak layat untuk ditaati.

Politik Islam telah diamalkan berabad-abad. Namun istilah “Islam politik” terbilang baru, dan dipakai untuk menyudutkan Islam. Istilah ini pada awalnya untuk memisahkan antara kelompok Muslim yang apatis terhadap politik, dan sikap sebagian Muslim yang berperan terlalu aktif dalam politik. Pada akhirnya kelompok yang anti integrasi politik-Islam, semakin memperoleh justifikasinya ketika ada Islam politik yang diperankan oleh aktor-aktor politik yang  sebenarnya  tidak  begitu  memahami epistemologi politik itu sendiri.

Mereka  adalah politisi palsu (false leaders in all spheres of life) yang melahirkan gagasan politik palsu (pseudo-political). Sehingga sering kita jumpai agamawan yang hanya mengikuti syahwat politik demi mengegolkan agaenda-agenda pribadi dan kelompoknya sendiri. Mencari dunia dengan agama sebagai alatnya. Yang menurut Al-Ghazali praktik semacam ini disebut sebagai kebodohan. Yang mampu menciptakan masyarakat Madani adalah, kelompok yang memiliki pandangan politik Islam yang optimis dan Moderat.

Paradigma ini mampu mematahkan  teori politik Olyvier Roy dalam bukunya The Failure of Political Islam (Kegagalan Islam politik). Islam dan politik seharusnya tidak perlu dipertentangkan satu sama lain. Agama tidak perlu dipisahkan dari kehidupan bernegara. Indonesia  bukanlah  negara sekuler, bukan juga negara agama. Indonesia adalah negara agamis. Islam politik tidak harus merubah ideologi negara, dan merevolusi sistem yang sudah ada dan telah mapan, yang secara subtansi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Islam politik harusnya menjadi sparring partner bagi kelompok politik lain untuk sama-sama merawat negeri ini dengan semangat persatuan dan kesatuan. Idealnya, partai agamis yang ikut terlibat dalam politik praktis adalah yang politisi-politisinya memiliki kapasitas dan otoritas. Supaya, seandainya mereka memimpin, mereka memiliki strong leadership, memiliki pandangan hidup dan konsep yang benar tentang politik. Karena politik dengan segala konsekuensinya, menuntut seorang pemimpin untuk memikirkan semua hal, menyelesaikan semua persoalan.

Jangan sampai ada politisi yang justru memiliki andil besar dalam pembodohan masyarakat. Yang pada akhirnya, masyarakat pun kesulitan dalam mengidentifikasi mana pemimpin yang sejati dan mana yang palsu? Pemimpin yang tidak memiliki kapasitas akan cenderung ekstrem dalam berbagai hal. Pemimpin yang tidak memiliki kapasitas, bukan berarti mereka yang tidak intelek secara akademik. Bisa jadi ia juga intelek, tapi pengetahuan yang dimilikinya adalah pengetahuan yang salah.

Tulisan ini ditulis untuk kaum Muslimin sebagai bentuk kritik dan evaluasi, tanpa bermaksud menyudutkan pihak manapun.  Mari berpolitik sehat, dilandasi dengan pengetahuan yang benar dan wisdom, supaya kesejahteraan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat sama-sama dapat kita raih. Kata pepatah, “Sekali mendayung dua pulau terlampaui”. (Sukron Makmun/Anggota Komisi Pengkajian & Penelitian MUI Provinsi Banten serta peneliti pada University of Darussalam-Gontor)


Sekilas Info

Tradisi Rebokasan

Rebokasan (Sunda), atau Rebo Wekasan (Jawa), secara bahasa, adalah hari Rabu pamungkas atau terakhir. Dan …

One comment

  1. Syukron jazilaan ustadz…angt mencerahkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *