Selasa, 12 Desember 2017
Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi, didampingi Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Edi Wahyudi, sedang menyematkan tanda peserta pada perwakilan peserta Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Lingkup Dinas Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2017 di BPPS Banten Pasir Ona Rangkasbitung, Selasa (5/12/2017).*

Bendahara Disdikbud Ikuti Diklat

LEBAK, (KB).- Wakil Bupati Lebak H. Ade Sumardi secara resmi membuka kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Lingkup Dinas Pendidikan dan Pendidikan (Disdikbud) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2017 di BPPS Banten Pasir Ona Rangkasbitung, Selasa (5/12/2017). Diklat bendahara pada lingkup Disdikbud Kabupaten Lebak Tahun 2017 yang akan dilaksanakan selama sepekan (5-13/12/2017) di BPPS Banten Pasir Ona Rangkasbitung itu akan diikuti oleh 50 orang peserta.

Wakil Bupati H. Ade Sumardi mengatakan, dengan diberlakukannya UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya PP No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan PP No.71 Tahun 2010 tentang sistem akuntansi pemerintahan telah terjadi paradigma di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah. Antara lain mencakup masalah penatausahaan keuangan yang harus dilaksanakan secara relevan, andal dan akuntabel.

“Diklat ini dilaksanakan dengan harapan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ke depan makin terwujudnya pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik Clean Goverment and Clean Governace. Pemerintahan yang baik dan bersih dan tata kelola yang baik merupakan kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yaitu dengan mewujudkan prinsip transparansi dan akutanbilitas dalam menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang disusun secara akurat,” kata Wabup Ade Sumardi.

Wabup menambahkan, Diklat ini memiliki esensi yang sangat strategis dalam upaya memenuhi kebutuhan sumber daya aparatur yang profesional di bidang perbendaharaan agar pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana secara efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Diklat ini hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga sekembali ke unit kerja masing-masing sudah mampu menyusun anggaran dan tugas pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan,” ucapnya.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) H. Edi Wahyudi mengatakan, diklat ini diperlukan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan para bendahara di lingkup Disdikbud. “Semoga pengelolaan keuangan daerah pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat terlaksana secara efisien, efektif, dan penuh tanggung jawab sesuai UU yang berlaku,” tutur Edi. (Lugay/Job)***


Sekilas Info

Sebulan Tinggal di Kandang Kambing, Nenek Sari Akhirnya Bersedia Pindah ke Rumah

Seorang nenek renta warga Kampung Pasir Awi, Desa Sanghiang, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Sari (70) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *