Sabtu, 18 November 2017
perda ramadhan kabupaten serang

APKLI Dorong Perda PKL

SERANG, (KB).- Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mendorong Pemprov Banten membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang pedagang kaki lima. Sebab, selama ini PKL dianggap sebagai biang kekumuhan dan kemacetan di daerah ramai.

”Tadi kami berdiskusi tentang perlunya dibuat semacam Perda yang dapat mengatur keberadaan para PKL,” ujar Ketua DPP APKLI, Ali Mahsun usai mendampingi audinesi DPD APKLI Banten dengan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di kantor Wakil Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Senin (13/11/2017).

Selain sebagai solusi atas sejumlah persoalan, Perda juga dapat menjadi landasan hukum bagi Pemprov Banten dalam mengatur dan memberdayakan para PKL. “Di Surabaya contohnya, wali kotanya membuat sebuah Perwal (peraturan wali kota) yang mengatur PKL boleh berdagang di ruas jalan yang pada jam-jam tertentu memang dikhususkan untuk para PKL,” katanya.

Menurut dia, poin-poin yang perlu dimasukkan dalam Perda tersebut antara lain tentang lokasi PKL berdagang dan masalah waktu berdagang serta legalitas PKL. Sebagai contoh, lokasi PKL dapat ditentukan melalui revitalisasi pasar-pasar tradisional yang belum maksimal bagi para PKL, menjadi lebih maksimal. “Tanpa harus selalu mengalokasikan lokasi baru sebagai tempat relokasi PKL yang belum tentu ramai pengunjung,” ujarnya.

Adapun terkait legalisasi, lanjut Ali, pihaknya sudah memulai di DKI Jakarta dengan melakukan pendataan keanggotaan dan memberikan sertifikat kepada anggota yang lolos sertifikasi. ”Di Banten dengan jumlah anggota sekitar 900 ribu ke depan kami juga akan melakukan hal tersebut. Basis data ini ke depan diperlukan agar para PKL bisa mengakses program-program bantuan seperti permodalan ataupun perumahan,” katanya.

Menanggapi itu, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy menyambut baik gagasan pembentukan Perda tentang penataan dan pemberdayaan kaki lima. Karena sejatinya PKL adalah tulang punggung perekonomian daerah. ”Jadi alih-alih diperangi, justru mereka harus diberdayakan. Dengan Perda ini nanti akan kita mulai,” katanya.

Selama ini PKL juga telah menjadi solusi persoalan minimnya kesempatan kerja di Banten. Mantan Anggota DPR RI ini menginginkan para PKL di Banten berdaya dan meraih kemajuan di bidang usaha. ”Kami nanti juga nanti akan bicara dengan pemerintah kabupaten/kota di Banten secara lebih dalam tentang pemberdayaan PKL ini,” ujarnya. (SN)***


Sekilas Info

Uang Rp 60 Juta Milik Panwaslu Digondol Maling

SERANG, (KB).- Kasus pencurian dengan modus pecah kaca terjadi di depan kantor Panwaslu Kabupaten Serang Jalan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *