Senin, 11 Desember 2017
honorer kelurahan

Aktivis Kritisi Aliran Dana Paralegal

PANDEGLANG, (KB).- Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Lingkar Mahasiswa dan Pemuda Pandeglang (LMP) menggelar demo di dua lokasi berbeda, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang, Rabu (11/10/2017) sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam aksinya, mereka mengkritisi aliran dana untuk Paralegal atau bantuan hukum yang dialokasikan dari dana desa (DD) tahun anggaran 2017.

Massa yang dikomandoi oleh Sobhana, pertama kali mendatangi Kantor DPMPD. Di depan gerbang kantor tersebut, massa membakar ban. Massa menuding ada konspirasi antara DPMPD dengan melibatkan aparat penegak hukum dari kejaksaan untuk memasukkan anggaran paralegal. Pengalokasian anggaran paralegal itu dengan dalih pendampingan atau bantuan hukum bagi aparatur desa yang mengelola dana desa.

“Kami melihat penganggaran paralegal masuk dalam APBDes sangat tidak tepat. Sebab, DD itu untuk pembangunan kepentingan desa. Kegiatan penganggaran paralegal didanai DD, justru menimbulkan masalah. Apalagi, belakangan diduga terdapat indikasi penyelewengan dana kegiatan pendidikan atau pelatihan paralegal yang melibatkan aparatur kejaksaan, dan DPMPD,” kata Sobhana.

Pihaknya meminta pemerintah daerah agar mengevaluasi penganggaran paralegal dari dana desa. Apalagi anggarannya cukup fantastis, mencapai Rp 2 juta per desa. “Bayangkan jika per desa dianggarkan Rp 2 juta, berapa besar uang itu kalau jumlah desa penerima DD di Pandeglang sebanyak 326 desa,” ujarnya. Menurutnya, ada kejanggalan penganggaran paralegal dalam DD. Selain jauh dari peruntukan penganggaran DD, juga terkesan tidak relevansinya dengan peruntukan pembangunan desa. Menurutnya, dengan dalih melakukan sosialisasi dan pelatihan paralegal terhadap 326 desa yang ada di Pandeglang, aparatur DPMPD dan kejaksaan bisa mendapatkan anggaran dari alokasi DD.

Sementara itu, sejumlah kepala desa yang enggan dikutip namanya membenarkan ada anggaran paralegal dialokasikan dari dana desa. Anggaran itu katanya untuk bantuan hukum jika ada permasalahan dalam pengelolaan dana desa. Sementara itu, Plt Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejari Pandeglang, Farid, membantah tudingan para pendemo jika paralegal itu bentukan kejaksaan.

Menurutnya, paralegal itu dibentuk dan ditunjuk oleh Kepala desa, yang jumlahnya satu orang dari staf desa. “Orang-orang paralegal itu bukan dari kejaksaan, tapi dari masyarakat desa. Sedangkan kami hanya sebatas menjadi narasumber atau pemateri untuk memberikan pengetahuan tentang hukum kepada paralegal. Dengan materi yang kami sampaikan, paling tidak paralegal bisa menyelesaikan permasalahan tentang tata cara pengelolaan dana desa, khusus menyangkut perdata dan tata usaha negara,” tuturnya.

Farid menjelaskan, peran Seksi Datun Kejari sebatas sebagai pengacara negara dalam persoalan perdata dan tata usaha negara. Apalagi Datun ada MoU dengan pemerintahan desa terkait kegiatan tentang program di desa. Menurut Farid, anggaran paralegal itu legal karena telah disepakati desa dan masuk alokasi untuk setahun dalam APBDes. Sementara pembentukan paralegal itu masuk dalam item program pemberdayaan masyarakat yang disepakati dan ditunjuk oleh kepala desa.

Dihubungi terpisah, Kepala DPMPD Pandeglang, Taufik Hidayat mengatakan, keberadaan paralegal dinilai diperlukan dalam pendampingan kegiatan di desa. Sebab, setiap aparatur desa memang butuh pengetahuan hukum melalui kegiatan paralegal. Dalam setiap kegiatan paralegal sendiri, lanjut dia, itu telah ada pos anggarannya. (PG)***


Sekilas Info

Kantongi 271 Girik, Warga Patok Lahan KEK

PANDEGLANG, (KB).- Kasus dugaan sengketa lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung seluas 462 hektare antara …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *