Selasa, 12 Desember 2017
PENYERAHAN pataka PHRI kepada Ketua PHRI BPD Banten masa bakti 2017-2022, Achmad Sari Alam dalam Musyawarah Daerah PHRI BPD Banten di salah satu hotel di Kota Tangerang, Sabtu (25/11/2017) malam.*

Achmad Sari Alam Terpilih Lagi Jadi Ketua PHRI Banten

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan Pimpinan Daerah (BPD) Banten telah menyelesaikan Musyawarah Daerah (Musda) di salah satu hotel di Kota Tangerang, Sabtu (25/11/2017) malam. Hasilnya Achmad Sari Alam kembali terpilih sebagai Ketua PHRI BPD Banten untuk masa bakti 2017-2020.

Ketua Pelaksana Musda PHRI BPD Banten, Ashok Kumar mengatakan, pria yang juga sebelumnya menjabat Ketua PHRI BPD Banten itu terpilih melalui musyawarah mufakat yang dihadiri oleh PHRI BPC se-Banten. Dengan demikian, Achmad Sari Alam diberikan kepercayaan untuk meneruskan kepemimpinannya hingga 2022 mendatang.  “Pak Achmad Sari Alam terpilih kembali menjadi Ketua PHRI BPD Banten masa bakti 2017-2022 berdasarkan hasil pandangan umum semua PHRI BPC se-Banten,” katanya kepada wartawan, Ahad (26/11/2017).

Ke depan organisasi tempat berhimpun pemilik hotel, restoran serta para profesional ini akan terus berkomitmen memberi warna terhadap dunia pariwisata di Banten, terutama dalam pengembangan dan pertumbuhan sektor-sektor penting industri pariwisata. “PHRI akan memberikan yang terbaik untuk membangun pariwisata Banten,” tuturnya.

Pariwisata di Banten perlu dikembangkan secara serius oleh seluruh stakeholder di Banten, melalui pelaksanaan incorporated pariwisata di Banten, pelaksanaan penta helix, pembenahan produk dan penguatan promosi wisata.  Incorporated pariwisata yaitu menjalankan pengembangan dengan solid, speed, smart. Solid berarti seluruh stakeholder bersatu membangun pariwisata, speed berarti cepat dalam mengembangkan wisata dan smart berarti cerdas dalam mengembangkan wisata.

“Bersama menjunjung tinggi pengembangan wisata di Banten. Karena, wisata harus kerja, begitu juga pemerintah tidak dapat membangun pariwisata secara sendiri, pemerintah tidak punya hotel, mengurus destinasi saja belum bisa,” ucapnya. Kemudian, pelaksanaan penta helix pariwisata berarti pengembangan wisata melibatkan beberapa stakeholder sebagaimana keharusan adanya solidaritas dalam membangun wisata. Stakeholder tersebut yaitu, akademisi, pelaku bisnis, pemerintah, media, dan komunitas. “Kami juga nanti akan mengadakan media gathering. Media itu penting untuk pengembangan wisata,” ujarnya.

Selanjutnya, pemerintah juga mempunyai tugas penting dalam pengembangan wisata, yaitu dalam penguatan produk dan penguatan promosi wisata. Penguatan produk dilakukan dengan pemberian sarana, menjaga kebersihan dan lain sebagainya, setelahnya kemudian dikuatkan dengan promosi yang baik. “Promosi yang tepat sasaran, sesekali buka iklan di media nasional. Promosi wisata Malaysia aja ada di Indonesia,” tuturnya.

Selain itu, dia juga menyayangkan sikap Gubernur Banten Wahidin Halim yang secara tegas melarang OPD mengadakan kegiatan di hotel. Penyebutan pelarangan di hotel secara tidak langsung membuat pengusaha hotel merasa terdiskriminasi, seolah-olah hotel menjadi musuh pemerintah.  Padahal, sejauh ini hotel telah memberi banyak pengaruh terhadap pembangunan daerah, seperti menyerap tenaga kerja dan menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). “Kami sekarang saja ada 4.000 lebih kamar, menyerap tenaga kerja hampir 20.000 lebih. Kebijakan melakukan efisiensi anggaran kami engga masalah, cuma jangan sebut hotel, terus kalau di hotel enggak bisa, di restoran boleh gitu?,” katanya.

Ketua PHRI BPD Banten, Achmad Sari Alam mengatakan, pengembangan wisata juga harus dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai yang satu dibenahi tapi yang lain dibiarkan mati. Sebagai contoh, saat Pantai Anyer menghadapi tantangan akan berkembangannya Pantai Carita melalui kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Itu artinya di Pantai Anyer perlu ada terobosan baru agar tetap bertahan dan diminati wisatawan.

“Bisa membuat wahana baru sehingga nanti wisatawan tetap berminat datang ke Pantai Anyer,” ujarnya.
Ketua Umum PHRI Badan Pimpinan Pusat (BPP), H. Haryadi BS Sukamdani sangat menyanyangkan adanya larangan dari Pemprov Banten tentang kegiatan rapat di hotel. “Pemerintah sah-sah saja mengurangi anggarannya untuk diadakan rapat di instansi masing-masing. Namun jangan ada larangan yang diterbitkan dengan sebutan dilarang rapat di hotel,” tuturnya.  Ia mendorong agar Pemprov Banten bersinergi dengan pusat dalam hal pengembangan wisata. Sehingga, wisata di Banten berkembang dan berdampak besar terhadap ekonomi rakyat. “Incorporated Indonesia harus bisa sinergis dengan daerah. Baru pariwisata bisa akan baik,” katanya. (Sutisna)***


Sekilas Info

Temuan Baru Makam di Selatan Surosowan Banten Lama

Satu temuan baru di lingkungan Banten Lama beberapa waktu lalu diketemukan berkat informasi masyarakat. Lokasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *