Selasa, 12 Desember 2017

1.297 Pekerja Dirumahkan

CILEGON, (KB).- Jumlah korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kota Cilegon selama 2017 ini naik empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon mencatat, hingga Oktober 2017 lalu sebanyak 1.297 pekerja telah dirumahkan oleh perusahan, karena mendapatkan PHK. Sementara, di 2016, hanya ada 306 pekerja yang mendapatkan PHK.

Hal tersebut menjadi perhatian khusus pihak Disnaker Kota Cilegon, mengingat persoalan tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran di kota industri. Dilihat secara statistik, jumlah kasus PHK pada 2017 menurun dibandingkan 2016. Di mana tahun lalu, jumlah kasus PHK sebanyak 37 perkara, sementara pada 2017 sebanyak 34 perkara.

Kepala Disnaker Cilegon, Buhori mengatakan, kasus PHK PT Indoferro merupakan penyumbang terbesar. “Indoferro telah merumahkan kurang lebih 1.000 pekerja, belum anak-anak perusahaannya,” katanya, Rabu (5/11/2017) Menurut dia, persoalan tersebut mau tidak mau menjadi beban pekerjaan rumah tambahan pihaknya pada 2018. Khususnya dalam hal pengentasan pengangguran. “Hingga Oktober lalu, pencari kerja di Cilegon berdasarkan data dari pemohon kartu kuning mencapai 5.663 orang,” ujarnya.

Ia menuturkan, jumlah pencari kerja di Kota Cilegon didominasi oleh lulusan sekolah menengah atas (SMA) sederajat. Sementara, kebutuhan kerjanya hanya sekitar 10 persen dari jumlah pencari kerja.
“Ini karena industri di Cilegon ini kan sebagian besar padat modal. Contohnya PT KNSS (Krakatau Nippon Steel Sumikin), itu investasinya cukup besar, tapi serapan tenaga kerjanya hanya sekitar 200 orang saja. Itu karena peralatan di industri saat ini sudah modern,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Perselisihan Tenaga Kerja, Muhamad Zarwan mengatakan, dari jumlah kasus PHK, juga tidak semuanya naik ke meja hijau. “Adanya masalah PHK, ada yang selesai di mediasi, ada juga yang dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) jika tidak menemui titik temu antara pekerja yang di-PHK dengan perusahaan setelah tiga kali mediasi,” tuturnya. Seperti kasus PHK di PT Indoferro, kata dia, sudah tiga kali mediasi, namun tidak menemui titik temu, sehingga pihaknya memberikan anjuran untuk ke PHI. Namun, dia mendapat informasi, bahwa kasus PHK tersebut di pengadilan saat ini sudah pada titik perjanjian bersama (PB). (AH)***


Sekilas Info

Rp 4 M untuk ”Command Center”

CILEGON, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon berencana membangun “Cilegon Command Center” di lantai dasar Kantor Sekretariat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *